Tesis ini menganalisis dampak kebijakan pengaturan ijin usaha, pengaturan rute penerbangan dan pengaturan tarif yang dilakukan oleh pemerintah di industri penerbangan domestik berjadwal, pada periode sebelum dan setelah tahun 1999 dengan menggunakan dasar-dasar teori organisasi industri dan kebijakan persaingan yang berlaku di Indonesia. Tahun 1999 digunakan sebagai batas periode karena pada tahun tersebut menjadi momentum hadirnya Low Cost Carrier pertama pada industri penerbangan di Indonesia yang memicu terjadinya persaingan tarif yang sangat ketat diantara maskapai penerbangan.Penelitian dilakukan terhadap Departemen Perhubungan sebagai regulator dan beberapa maskapai penerbangan sebagai perwakilan dari produsen, serta mengumpulkan data-data terkait dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perwakilan dari konsumen.Pendekatan Stuktur, Conduct dan Performance bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pasar dan hambatan masuk yang dilakukan oleh pemerintah, prilaku para maskapai penerbangan dalam melakukan persaingan dan hasil produksi penerbangan yang mencerminkan kinerja dari industri tersebut.Berdasarkan hasil interview dan data-data terkait, diperoleh kesimpulan bahwa sejak dikeluarkan deregulasi penerbangan terjadi peningkatan jumlah operator penerbangan dan persaingan harga yang ketat dengan ditetapkannya KM No. 9/2001 sebagai Batas Atas Tarif, dan SKEP 35/IV/2003 sebagai angka referensi. Namun, angka referensi menimbulkan distorsi harga karena masih banyak operator penerbangan yang menetapkan tarif di bawah angka referensi dan tidak dikenakan sanksi oleh regulator. Persaingan tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran konsumen atas tidak diindahkannya prinsip keamanan dan keselamatan terbang oleh para operator dengan melihat masih tingginya jumlah kecelakaan pesawat terbang. Sehingga pemerintah diharapkan mendorong dilakukannya transparansi dari segi operasional operator penerbangan berupa audit keuangan dan audit teknis terhadap standar operating prosedur yang dilakukan oleh maskapai penerbangan dan menambah jumlah inspektur di Iingkup Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) di Departemen Perhubungan guna meningkatkan pengawasan dan menjamin dipatuhinya standar keamanan dan keselamatan terbang yang telah ditetapkan. Selain itu melakukan transparansi atas metode penghitungan angka batas atas dan batas bawah (referensi) yang ditetapkan pemerintah serta mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dibidang perawatan pesawat guna mendukung kinerja industri penerbangan domestic di Indonesia. Serta memberikan iklim usaha yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat yang dapat bersinergi dengan moda transportasi nasional lainnya guna menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.