Sudah lama pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar birokrasi pemerintahan berjalan lebih efektif. Salah satunya adalah melalui mekanisme pengadaan dan pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga baru yang profesional. Mekanisme pengadaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 1 dan 2), yang antara lain menegaskan bahwa pengadaan PNS dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Untuk menjamin kualitas dan objektivitas serta untuk mewujudkan PNS yang profesional, maka proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan dari mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan (melalui tes kompetensi dan psikotes), pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.Sedangkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (lihat Lampiran 3), ditetapkan bahwa CPNS yang sudah lolos seleksi wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diktat) Prajabatan. Diktat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang togas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan togas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Kelulusan Diklat ini merupakan prasyarat bagi CPNS untuk dapat diangkat menjadi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2002 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS.Instansi X adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Berdasarkan pasal 23E dan 23G WD 1945 instansi X bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang babas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Instansi X berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 5 (lima) Anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.