Penelitian sederhana ini mencoba membahas faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Banten sebagai Propinsi yang belum lama berdiri, dimana sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan . hal yang sangat pokok dalam membangun suatu daerahlwilayah tersebut. Data yang digunakan dalam membahas masalah sumber pembiayaan daerah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan ekonomi menggunakan data time series dan cross section tahun 1990 - 2002 dengan empat kabupaten dan dua kotamadya di wilayah Propinsi Banten. Untuk melihat perkembangan perekonomian Propinsi Banten, variabel terikat yang diambil adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianggap sebagai indikator melihat keberhasilan suatu daerah dan variabel bebas yang mempengaruhi meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengeluaran twin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja dan investasi. Analisa yang digunakan dalam membahas penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan analisa fixed effect. Karena Propinsi ini bare berdiri ± 4 tahun sejak era reformasi, maka untuk melihat perkembangannya, kabupatenikota yang termasuk dalam wilayah Banten dilihat pada saat kabupatenikota sebelum dan setelah bergabung menjadi Propinsi Banten yaitu periode 1990-1998 sebelum dan periode 1999-2002 sesudah menjadi bagian Propinsi Banten.Hasil analisa menunjukkan bahwa pada periode 1990-1998 secara statistik semua variabel babas kecuali variabel pengeluaran rutin mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam peningkatan PDRB. Ini berarti lima dari enam variabel yang dipilih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Produk Domestik Regional Bruto. Pada periode 1999-2002 setelah otonomi mulai diterapkan terlihat ada perbaikan dimana, investasi mulai berpengaruh positif dimana awalnya negatif terhadap peningkatan PDRB, demikian halnya dengan pengeluaran rutin berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perkembangan perekonomian daerah Banten yang diwakili oleh peningkatan PDRB. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun dalam membangun daerah/wilayah kabupaten/kota masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat, akan tetapi kiranya daerah harus mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada didaerahnya sendiri sebagai sumber pembiayaan ekonomi daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten dan kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu sama lain sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat menentukan. Untuk itu selain bantuan dari pusat yang semuanya merupakan kebijakan dari pusat, daerah harus ulet dan serius dalam menggali potensi asli daerah sendiri sehingga untuk ke depan bisa lebih mandiri membangun daerahnya.