Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang ?Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah?, menentukan bahwa Bank-Bank yang didirikan oleh Pemerintah diperkenankan mempunyai asset berupa tanah dengan status Hak Milik. Semula Bank-Bank milik Pemerintah yang terdiri dari BDN, BBD, Exim dan Bapindo mempunyai asset berupa tanah dengan status Hak Milik. Dengan adanya proses merger antara empat Bank Pemerintah tersebut dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dilakukan tanpa didahului dengan proses likuidasi, maka seluruh asset tanah yang dipunyai keempat bank tersebut dengan status Hak Milik beralih demi hukum kepada PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk . Dengan adanya restrukturisasi dan privatisasi terhadap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. ternyata telah menimbulkan masalah terhadap status tanah Hak Milik PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Kabupaten Bangka. Sehubungan dengan hal tersebut tesis ini bertujuan untuk meneliti apakah pada saat ini PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih merupakan Bank Pemerintah yang berhak menguasai tanah dengan status Hak Milik mengingat PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada saat ini telah menjadi perseroan terbuka dimana sebagian saham milik Pemerintah telah beralih kepada pihak swasta asing maupun domestik. Dalam tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dari penelitian yang Penulis lakukan ternyata PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih berhak mempunyai tanah dengan status Hak Milik.