Penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan antara lain dilaksanakan dengan Ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam ketentuan ini diatur tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Negara sebagai upaya penyelesaian utang pajak termasuk pelaksanaan dari hak mendahulu negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Beberapa tindakan tersebut ternyata berhadapan dengan kepentingan Bank selaku Kreditur. Hal ini terjadi dalam hal upaya memperoleh pelunasan utang pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang juga debitur atau penjamin kredit. Atas kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan normatif emphiris, dan analisa atas data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan, dengan didukung data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari Penelitian tersebut diketahui bahwa ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa potensial menimbulkan resiko yang merugikan Bank apabila untuk pelunasan atas utang pajak, Negara mengupayakan dari harta penanggung pajak yang merupakan agunan kredit dan atau dilaksanakan dengan penyanderaan terhadap penanggung pajak debitur.