Kita mengenal bentuk jaminan benda bergerak selain lembaga gadai digunakan juga lembaga fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu obyek jaminan fidusia adalah barang persediaan (barang dagangan). Jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang sering diterapkan di dalam pemberian kredit mengingat kebutuhan yang sangat terasa di dalam lalu lintas perdagangan. Kontruksi dari fidusia itu sendiri adalahpenyerahan kepercayaan hak kepemilikan dari debitur kepadakreditur dengan perjanjian bahwa apabila debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada debitur. Dalam hal ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur untuk keperluan usaha maupun keperluan sehari-hari. Pada dasarnya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (perjanjian kredit). Didalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas barang persediaan diawali dengandibuatnya perjanjian kredit baik dengan akta notaril maupun akta di bawah tangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dengan didaftarnya jaminan fidusia maka keluarlah sertifikatfidusia sebagai jaminan bagi kredifur. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya termasuk dalam hal debitur dinyatakan pailit. Di dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas barang persediaan mengalami beberapa kendala yang dapat merugikan bank sebagai kreditur, antara lain bukti kepemilikan tidak kuat dan barang persediaan merupakanbarang bergerak yang mudah dipindah-pindahkan sehingga debitur yang tidak mempunyai itikad baik dapat melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk melindungi kreditur maka barang persediaan hanya dapat dijadikan jaminan tambahan untuk kredit jangka pendek.