Masyarakat modern membutuhkan tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai untuk peningkatan taraf hidup dan perekonomiannya. Pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut secara tradisional merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelanggara negara, namun demikian keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah tidak dapat menanggung sendiri pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah kemudian melibatkan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukannya. Pihak investor akan memperoleh pengembalian investasinya melaiui tarif atas penggunaan fasilitas infrastruktur tersebut. Pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa pihak swasta akan memperoleh pengembalian yang wajar atas investasinya, di lain pihak pemerintah perlu mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat atas tarif yang ditetapkan.