Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.Pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peranan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, perpajakan merupakan instrumen yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menggali potensi pajak menjadi penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah juga tergantung pada bagaimana perlakuan perpajakan itu diselenggarakan. Baik buruknya perlakuan perpajakan daerah akan menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah, tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan pengaruh faktor lainnya. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan perpajakan khususnya mengenai pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah serta menguraikan dan menganalisis implikasi dari diberlakukan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini terjadi kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penulisan karya akhir menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitiannya di mana pelaksanaan penelitian menekankan pada deskripsi secara alami serta pengambilan data atau penjaringan informasi dilakukan dari keadaan yang sewajarnya.Sebelum otonomi daerah dilaksanakan terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Setelah Otonomi Daerah berjalan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Realisasi penerimaan Pajak Daearah Kabupaten Tangerang setelah otonomi daerah cenderung meningkat meskipun jenis pajak yang dikelola oleh daerah mengalami pengurangan.