Perjanjian adalah sumber perikatan disamping undang-undang dan hukum tak tertulis. Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan perikatan antara para pihak, sehingga siapa yang berjanji harus menepatinya. Pemenuhan prestasi adalah suatu kewajiban, namun kadangkala suatu prestasi tidak dapat terpenuhi karena sesuatu hal yang benar-benar diluar perkiraan dan terjadi karena bukan kesalahan pihak manapun, keadaan itu disebut force majeure. Sehubungan dengan hal ini timbul pertanyaan, apakah kebangkrutan pihak ketiga diluar perjanjian tetapi mempunyai hubungan erat dengan perjanjian dapat dikategorikan force majeure sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian tersebut. Hal ini terjadi dalam kontrak antara PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk., (HIT) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dalam hal penyediaan kapal tanker guna mengangkut minyak mentah. Perjanjian tidak dapat terlaksana karena pihak ketiga yaitu sebuah perusahaan di Korea Selatan, yang merupakan pembangun kapal tanker, bangkrut terkena dampak krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan dan sebagian negara lainnya di Asia pada tahun 1997-1998. Bangkrutnya pihak ketiga dalam kasus ini tidak terduga sama sekali sebelumnya, bahkan krisis ekonomi ini yang memicu banyaknya perusahaan yang dilikuidasi juga tidak terprediksikan. Mengamati permasalahan ini, penulis melakukan penelitian eksplanatoris yang berfokuskan masalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan mempelajari dan menganlisa kontrak perjanjian, teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa karena: (i) tidak terduga sebelumnya, (ii) tidak ada unsur kesalahan, (iii) tidak ada unsur kesengajaan, maupun (iv) itikad buruk, maka peristiwa ini adalah force majeure sehingga dengan force majeure ada alasan yang sah bagi HIT dan Pertamina untuk bersepakat membatalkan kontrak tanpa ganti rugi maupun pencairan jaminan pelaksanaan.