Keynessianisme, suatu filsafat pertama yang koheren dengan intervcnsi negara dalam kehidupan ekonomi berpandangan bahwa hanya perdagangan bebas yang akan menggerakkan persaingan dan mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal secara effisien. Perdagangan bebas yang kemudian identik dengan globalisasi telah mempengaruhi perekonomian dunia telah menggejala hampir didalam semua bidang yang kemudian mempengaruhi rata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi itu telah rneningkatkan kadar hubungan sating keterganlungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batasbatas negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan-akan hilang dan dianggap tidak berlaku lagi. Dalam menghadapi perkembangan tersebut negara-negara di dunia melakukan berbagai Iangkah penyesuaian yang sebagian cenderung bersifat proteksionis misalnya dengan mendirikan berbagai blok-blok perdagangan yang pada dasarnya melanggar ketentuan General Agreement on Trade and Tariff (GATT)I World Trade Organization (WTO) yang merupakan upaya da[am melakukan proteksi terhadap industri maupun perekonomian dalam negeri.Salah satu isu penting muncul pada saat pembentukan WTO adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang muncul karena kurang berfungsinya ketentuan dalam GATT yang berkaitan dengan trade restrictive and distorsing effects yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan penanaman modal, sehingga tujuan awal perundingan ini diarahkan untuk melengkapi ketentuan yang mungkin dipertukan untuk mencegah ham batan-hambatan yang merugikan. Kesepakatan TRIMs menentukan keharusan notifikasi dart semua aturan yang tidak sesuai dengan TRIMs dalam waktu 2 (dua) tahun untuk negara maju, 5 (lima) tahun untuk negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun untuk negara terkebelakang dan sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keharusan untuk melakukan notifikasi sernua kesepakatan yang tertuang dalam TRIMs dalam waktu paling lambat 5 (lima tahun). Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam 'memenuhi tuntutan liberalisasi di bidang investasi, akan tetapi kebijakan politik hukum tentunya haruslah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi di dalam negeri yang akan menghasilkan keuntungan dan keterkaitan dengan perekonomian domestik dan dengan demikian dapat memicu pertumbuhan, dan sekaligus jugs sebagai upaya agar investasi acing berdampak lebih positif pada neraca pembayaran dengan meningkatkan pangsa pendapatan dan pertambahan nilai yang tertahan dalam perekonomian.