Tesis ini berhubungan dengan layanan perbankan yang memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain melalui Automated Teller Machine atau yang di Indonesia disebut Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang dalam perkembangannya masih mengandung masalah-masalah yang menunjukkan masih rawannya perbankan elektronik.Tiga pennasalahan dalam tesis ini antara lain (1) risiko-risiko apakah yang mungkin muncul seputar penggunaan ATM, (2) apakah kaitan antara hak pengguna ATM dengan hak konsumen dalam UUPK, dan (3) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan ATM. Kegiatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif dan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum, karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jalan keluar dari suatu permasalahan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ATM selain memberi kemudahan bagi nasabahnya juga menimbulkan risiko, antara lain bobolnya dana nasabah pengguna ATM. Beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh 'perlindungan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Dari KUHPdt perlindungan yang diperoleh adalah Bank tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kuasa, kewajiban bank memberikan ganti rugi yang mungkin timbul bila kuasa belum dilaksanakan, dan kewajiban bank untuk memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilakukannya. Perlindungan yang diperoleh pengguna ATM dari Undang-Undang Perbankan sama dengan nasabah pada umumnya sedangkan perlindungan yang diperoleh melalui UUPK adalah jaminan bahwa pengguna ATM akan memperoleh hak-haknya, adanya kewajiban bank, tanggung jawab bank dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat penggunaan ATM serta pembatasan dalam pencantuman klausula baku. Dalam kenyataannya perlindungan tersebut belum memberikan basil yang maksimal, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bank berkenaan dengan pencantuman klausula baku.