Maraknya indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Universitas Trisakti yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 1997 mendorong pihak pimpinan Universitas berfikir keras untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dapat merobohkan sistem pendidikan di kampus tersebut.Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang kejahatan narkoba menjadikan payung hukum bagi pimpinan Universitas untuk rnenangani berbagai masalah yang terjadi dilingkungan kampus yang menjadi wilayah kewenangannya salah satunya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor No. 342/USAKTI/ SKR/XII/1999 tentang Pemberian sanksi terhadap pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.Sebagai bentuk kebijakan dari pimpinan Universitas Trisakti, maka keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba di Universitas Trisakti Salah satunya tergantung pada persepsi civitas akademikanya. Beraneka ragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman empirik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen dan karyawan memungkinkan timbulnya persepsi yang berbeda-beda terhadap implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengukur dapat tidaknya kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, Edward III berpendapat ada empat variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. Persepsi rmemainkan peranan penting dalam proses kebijakan karena hal ini akan mempengaruhi definisi suatu masalah (Jones). Kebijakan yang baik dan terarah akan berhasil jika dipahami dan didukung oleh seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan peneliltian ini adalah apakah ada hubungan antara komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba menurut persepsi civitas akademika Universitas Trisakti dan apakah terdapat perbedaan signifikan persepsi antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner dan pengujian hipotesisnya menggunakan path analisis dan uji F dengan analisis SPSS for windows.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan implmentasi kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai p- value masing masing faktor < 0,05 sedangkan sikap tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan nilai p- value > 0 ,OS serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa, dosen dan karyawan terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan dengan nilai masing p-value <0,05.Merujuk hal tersebut di atas maka, perlu upaya yang Iebih jelas dan terarah dari TPPN agar persepsi civitas akademika sama terhadap kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Dari keempat faktor tersebut, hanya faktor sikap yang cenderung dipersepsikan sama, oleh karena itu diperlukan model baru dan perbaikan terhadap ketiga faktor lainnya terutama faktor komunikasi yang cenderug dipersepsikan kurang efektif oleh civitas akademika maka TPPN perlu mengubah pola komunikasi yang disesuaikan dengan masing-masing civitas akademika.