Perdagangan internasional yang mengarah pada pola perdagangan bebas (free trade) semakin tidak terelakan lagi, tidak terkecuali perdagangan komoditas pertanian. Negara¬negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat berkepentingan terhadap hasil perdagangan komoditas pertanian yang merupakan produk andalan di pasar internsional. Namun ternyata perdagangan internasional berlangsung secara tidak adil. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya kesepakatan dalam Agreement on Agriculture- WTO semata-mata untuk melindungi petani dan industri dalam negerinya.Praktek¬praktek pemberian subsidi domestik, subsidi ekspor, dan pembatasan akses pasar oleh negara-negara maju mengakibatkan komoditas pertanian dari negara berkembang sulit bersaing. Untuk menghindari dampak negatif dari perdagangan yang tidak fair tersebut maka diperlukan serangkaian kebijakan yang bersifat protektif. Gula, merupakan komoditas strategis yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Seiring dengan kebutuhan gula yang terus meningkat dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka impor gula menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi produsen gula dari luar negeri dan pada titik tertentu ketergantungan pada impor sangat mengancam kemandirian pangan dan merugikan industri dalam negeri.Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus ditegakkan, bagaimana tata niaga impor gula saat ini dan mekanisme proteksi dalam tata niaga impor gula yang dapat memberikan perlindungan bagi industri gula. Tata niaga impor gula merupakan kebijakan yang cukup berani dan kontroversial di bidang pergulaan nasional yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri gula dengan serangkaian mekanisme proteksi yang ada di dalamnya.Proteksi dalam bentuk tarif dan non-tarif telah memberikan kepastian tentang harga dasar, tingkat produksi dan kecukupan stok gula di pasar. Mengingat potensi yang dimiliki untuk dapat berswasembada gula maka untuk jangka panjang, Indonesia tetap memerlukan kebijakan pergulaan yang bersifat komprehensif, integratif, dan imperatif yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperkuat posisi tawar Indonesia dipercaturan perdagangan komoditas gula di pasar internasional.