Masalah kekurangan modal untuk melaksanakan pembangunan (ekonomi) merupakan ciri umum yang banyak kita jumpai pada negara sedang berkembang. Investasi Asing Langsung (foreign direct investment atau FDI) menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal ) yang penting bagi negara berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Masalahnya adalah bagaimana agar investasi asing langsung tersebut masuk ke suatu negara, hal tersebut perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu investor asing agar mau menanamkan modalnya tersebut pada suatu negara.Model analisis penelitian Ini merupakan merupakan karakteristik yang ada pada negara Indonesia dalam periode tahun 1977-2004 dengan menggunakan perhitungan kuadrat terkecil sederhana (ordinary least square = OLS) dengan menggunakan data-data pendapatan nasional suku bunga, jumlah tenaga kerja, infrastruktur dan kebijakan pemerintah berupa deregulasi mei 1986 sehingga akan diketahui apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data urut waktu (time series) yaitu 27 (1977-2004) tahun berupa data sekunder yang berbentuk tahunan yang didapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia dengan kondisi data banyak hal-hal penting yang belum terukur seperti infrastruktur untuk listrik dan telepon , sehingga dalam penelitian ini infrastruktur diukur berdasarkan panjang jalan yang ada di Indonesia.Hasil studi ini menunjukan bahwa hubungan variabel pendapatan nasional dengan investasi asing langsung menunjukan hubungan yang positif, sedangkan hubungannya dengan infrastruktur negatif dan hubungan investasi asing langsung dengan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, hal ini perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai faktor yang sangat berpotensi di dalam negeri akan tetapi kebijakan pemerintah berupa deregulasi Mei 1986 tidak berpengaruh secara signifikan hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah karena adanya anggapan bahwa keluarnya suatu kebijakan baru justru meningkatkan biaya investasi berupa cost of doing bussiness, hal dapat dicegah dengan tranparansi dan good goverment, secara keseluruhan hasil studi ini telah dapat menjawab pertanyaan dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan.