Tesis ini tentang Faktor Kepemimpinan dalam Proses Pengawasan Seleksi Penerimaan Bintara Polri di Polda X. Perhatian utama Tesis ini adalah kepemimpinan Polri di tingkat Polda dalam proses seleksi penerimaan Bintara Pain di Polda X. Dengan fokus penelitian pada fungsi pengawasan dalam proses seleksi. Adanya kesenjangan kepemimpinan Polri di tingkat pusat dan daerah berdampak Pula kepada pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda X. Meskipun telah ada peraturan dari tingkat pusat agar pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda-polda dilaksanakan secara obyektif, transparan dan bebas KKN, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan dari para pemimpin atau pejabat di Polda maka penyimpangan-penyimpangan tersebut masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perintah dan pimpinan Polri di tingkat Pusat ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pimpinan Polri di daerah (Polda). Metode penelitian yang digunakan adalah metode desknptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X, Kapolda X kurang berperan dan melimpahkan kewenangannya sebagai Ketua Panitia Daerah Penerimaan dan fungsi pengawasan kepada para stafnya. Akan tetapi, pelimpahan kewenangan ini tanpa disertai pengawasan Iebih lanjut dari Kapolda X. Kondisi ini memberikan peluang kepada para stafnya untuk melakukan diskresi birokrasi dengan cara membantu kelulusan para peserta yang memiliki sponsorship dari Kapolda atau pejabat lainnya. Selanjutnya peluang ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan membantu kelulusan para peserta seleksi dengan cara berkolusi dengan para pejabat tersebut atau para anggota panitia pelaksana seleksi. Akibat dari lemahnya fungsi pengawasan yang ada, maka praktek KKN masih terjadi pada kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X.Oleh karena itu Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi, harus melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran serta penjatuhan sanksi hukuman yang berat bagi anggota atau pejabat yang melakukan penyimpangan dapat diterapkan untuk menjamin agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan transparan dan bebas KKN.