Hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perlu diwujudkan secara optimal. Namun dalam kenyataannya, hubungan industrial rnerupakan keterkaitan kepentingan antara pekerjalburuh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak, akihatnya masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.Diadakannya dernokrasi di lempat kerja yang merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang obyektif, maka kebijaksanaan yang diambil secara demokratif dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pengambil keputusan. Di samping itu proses pengambilan keputusan yang dcmokratif dapat mendorong terciptanya hubungan kemitraan antara pekerjalburuh dan pengusaha yang bersifat permusuhan, namun saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kata lain mitranisasi hubungan buruh dan pengusaha di satu pihak bukan hanya sekerjar tercapainya konsensus diantara mereka melalui mekanisme konflik (conflict-consensus) dan di lain pihak bukan dengan cara meniadakan konflik dengan cara melarang menggunakan hak untuk mengajukan hak mogok dan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebaliknya hubungan kemitraan antara pekerja/buruh dan pengusaha akan tergantung jika salah satu pihak memaksakan kehendak kcpada pihak lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah sate pihak dirugikan, oleh sebab itu untuk menghindari situasi konflik yang berkepanjangan, hubungan antara pekerjalburuh dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja hams diarahkan pada mitranisasi hubungan kerja sama, sehingga pihak lain tidak perlu lagi menggunakan senjata mogok (lock out) untuk rnelaksanakan kehendaknya.Keberadaan konflik atau mogok sebagai senjata sosial dimanapun pemogokan terjadi, pada dasarnya tidak terlepas dari poly hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha. Semakin kolabaratif hubungan antara pekerjalburuh dcngan pengusaha maka semakin rendah frekwensi konflik maupun pemogokan karena segala permasalahan dapat dikomunikasikan dan diselesaikan secara musyawarah. Sebaliknya jika hubungan pekerjalburuh dan pengusaha mendasarkan pada hubungan konflik maka semakin tinggi frekwensi perselisihan hubungan industrial yang diikuti dengan tindakan pemogokan.Suatu sistem hubungan industrial memandang pars pelaku hubungan industrial sebagai mitra yang merupakan kesatuan didalarn perusahaan. oleh karena itu metode dan mekanisme dalam pembinaan somber daya manusia, sangat menentukan dalam suatu sistem hubungan industrial untuk mencapai ketenangan industrial, sehingga pengusaha tenang berusaha dan pekerja tenteram bekecja. Dengan demikian pelaksanaan hubungan industrial harus dilakukan dengan kebersamaan dan keterbukaan.