Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakan perkawinan tidak hanya sebatas terpenuhinya rukun dan syarat dalam Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan itikad balk agar perkawinan itu menjadi tidak cacat atau nikahul fasid. Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam perkawinan. Dimana untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan itu adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 8 huruf a Undang-undang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perkawinan yang dilaksanakan juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma ketertiban yang berlaku di masyarakat. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan ini karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permohonan pembatalan perkawinan dari isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum dan jugamengenai tuntutan sita jaminan atas harta bersama suaminya dengan isteri keduanya. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pembatalan perkawinan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa perkawinan poligami yang dibatalkan karena cacat atau fasid, maka isteri yang sah dapat menuntut berupa sita jaminan atas harta bersama dari perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam.

---

Pursuant to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the Marriage is a very strong covenant to comply the order of god and it constitutes ritual that have the intention to make the life of household to be sakinah, mawaddah, warahmah. The marriage not only must fulfill with its requirements but also in good faith in order the marriage is not defective or nikahul fasad. In addition to the requirements of marriage, there are prohibitions in marriage that must be considered by anyone who intends to marry. One of some prohibitions is family relation in marriage as mentioned in article S of Law on Marriage and article 39 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). In addition, the marriage must comply with norm of religion, moral hazard and public order in the community. Decision letter of the Supreme Court No. 411K/AG/1998 has cancelled the marriage Due to the second marriage without consent from the first wife and the Religion Court(Pengadilan Agama). Following to the cancellation of marriage, the problems may arise. Through this thesis, the writer reveals legal matters regarding the application of cancellation of marriage from first wife related to the polygamy marriage which not valid under the laws as well as claim of security seizure (sita jaminan) on common property of her husband with his second wife. In order to find the answer of these matters, the writer uses the method of research of literature normatively-judicially by way of research of literature or secondary data. To obtain primary legal source, the writer uses the laws and regulations on Marriage and the decision of the Supreme Court regarding cancellation of marriage. To obtain secondary legal source, the writer uses literatures. To obtain tersier legal source, the writer uses dictionary. Based on the research, it is said that polygamy marriage which cancelled due to defective or fasad, then the valid wife may claim security seizure (sita jaminan) on common property of polygamy marriage of her husband which not valid under the laws. Therefore, such decision of the Supreme Court has not complied with the prevailing and Islamic laws.