Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPN1) terhadap kebijakan Departemen Kesehatan mengenai pembentukan program Diploma IV Kesehatan di Indonesia. Studi ini menarik dilakukan karena secara tidak Iangsung terjadi diskriminasi pendidikan terhadap profesi perawat. jika profesi dokter dan dokter gigi memiliki basic pendidikan Sarjana, maka seharusnya profesi perawat juga memiliki basic pendidikan Sarjana.Teori-teon yang digunakan sebagai slat analisis dalam penelitian ini, yaitu: Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil dan Teori Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan instrumen penelusuran literatur dan studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah pendirian Diploma IV Kesehatan ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia menolak kebijakan Departemen Kesehatan tersebut. Penolakan ini teijadi karena kebijakan yang dibuat oleh Negara tidak memperdulikan aspek Good Governance, yakni tidak melibatkan masyarakat, dalam hal ini organIsasi profesi, dalam proses pembuatannya. Sikap ini juga diambil PPN1 bergandar pada kepentingan pengembangan profesi sesuai standard intemasional guna mengantisipasi era global. PPNI meminta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tenaga kesehatan (perawat) untuk tetap konsisten dengan Struktur Sistem Pendidikan Keperawatan profesi yang telah dibuat pada tahun 1996. PPNI juga meminta dukungan terhadap program konversi yang dibuat (Iulusan D III menjadi Sarjana Keperawatan).Penelitian ini juga memperlihatkan terjadinya dualisme pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Jika pendidikan profesi perawat harus memiliki basic pendidikan sarjana, berarti pengelolaan harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendirian Diploma IV ini disinyalir sebagai upaya Departemen Kesehatan agar tidak kehilangan hak pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, Departemen Kesehatan tidak ingin kehilangan sumber pemasukannya dari sektor pendidikan.Teori-teori yang digunakan, yakni Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil, dan Teori Kebijakan Publik, tidak terbantahkan. Teori-teori tersebut sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitan ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

This study is aimed to explore the attitude of the Indonesian Nurses National Association (PPNI) towards the Health Department's policy on the founding of the 4th DipIoma in Health education program in Indonesia. This study is important because it relates indirectly to the discrimination happened in education for professional nurses, where professional medical doctor and dentist need to have a bachelor level of education, the professional nurses should also have the same level of education.

Theories used as analytical tools in this research are theories on democracy, state and civil society and on public policy. This research used a qualitative method by using literature study and field research through in-depth interview with sources related to the founding of this education program.

This research shows that the PPNI rejected this policy due to the ignorance of the state towards the good governance aspect by not including the society, particularly the professional organizations in its policy making process. PPNI took a stand on the interest of developing the nursing profession according to the international standard in order to anticipate the rapid globalization. PPNI demands those who have interests in health workers (nurses) to consistently implement the 1996 Professional Nurses Education System. PPNI also demands for a conversion program for those graduated from 3rd Diploma the same as a bachelor degree in nursing.

This research also shows the dualistic education management of health worker between the National Education Department and the Health Department. If the nursing professional education has to have a bachelor degree as its basic education level, it means the management has to be done by the National Education Department. Hence, the forming of the 41h Diploma may be considered as a way of the Health Department to retain its rights in education management of health workers. In other words, the Health Department does not want to lose its income source from educational sector.

Theories used in this research such as theories on democracy, state and civil society, and public policy are unchallenged. These theories are confirmed by the findings from the study. Hence, this research has a confirming theoretical implication.