Bagi pemerintah DKI Jakarta keberadaan sektor informal sering kali menimbulkan dilema. Di satu pihak, keberadaannya dapat mengganggu ketertiban, namun di pihak lain berfungsi sebagai katub pengaman yang dapat mencegah penggangguran dan keresahan sosial. Sementara itu, pelaksanaan desentralisasi berpotensi mengubah pola pendapatan dan pengeluaran dari pemeritah DKI Jakarta.Penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalisis dampak dari desentralisasi terhadap perekonomian DKI Jakarta secara umum dan secara khusus terhadap pendapatan sektor informal dan rumah tangga miskin di DKI Jakarta. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bagi penduduk DKI, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Berbagai permasalahan yang dapat ditimbulkan karena meningkatnya pekerja di sektor informal dapat dihindari.Pendekatan model persamaan regresi digunakan sebagai pendekatan terhadap kondisi keuangan pemerintah DKI Jakarta, yaitu berupa pendapatan pemerintah propinsi. Selanjutnya hasiI estimasi dan peramalan persamaan tersebut serta analisis terhadap SNSE DKI Jakarta 1993 digunakan untuk meramalkan pendapatan atau upah sektor informal pada masa desentralisasi. Selain itu, diharapkan dapat diketahui pula jenis pekerjaan yang peningkatannya dapat menambah pendapatan sektor informal. Kemiskinan yang ada di Indonesia sebagian besar pada mereka yang tinggal di perdesaan dan sektor informal yang ada di perkotaan. Barkaitan dengan sektor informal, perlu adanya analisis tentang kondisi rumah tangga miskin terutama yang bekerja di sektor informal.Berdasarkan peramalan dari model ekonometrik menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2005, total pendapatan pemerintah propinsi akan mengalami kenaikan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, potensi sumber keuangan pemerintah propinsi DKI Jakarta tergantung dari sumber pajak dan retribusi serta sumber dari penerimaan lain-lain.Perubahan pola pengeluaran Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor pertanian merupakan sektor-sektor produksi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah propinsi DKI Jakarta pada masa pelaksanaan desentralisasi.Hasil t perhitungan angka-angka pengganda memperlihatkan bahwa tenaga kerja sektor informal dengan jenis pekerjaan yang berbeda memberikan tekanan atau pengaruh yang berbeda pula terhadap masing- masing ketegori rumah tangga.Secara umum kebijakan desentralisasi masih memperhatikan nasib rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan alasan penurunan pendapatan paling kecil terjadi pada rumah tangga dengan kategori sangat miskin dan miskin bila pelaksanaan desentralisasi diberlakukan. Berdasarkan analisis jalur dapat diketahui bahwa kenaikan pendapatan tenaga kerja sektor informal pertanian karena kenaikan penerimaan yang cukup besar pada sektor produksi pertanian dan sektor produksi bangunan.Kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kerja sektor informal dan rumah tangga miskin adalah (i) pembinaan majanemen usaha dan penambahan ketrampilan dengan cara memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan (ii) untuk menghindari peningkatan jumlah tenaga kerja sektor informal yang semakin besar, pemberlakuan UMP harus dibedakan antara industri padat modal dan padat karya.Untuk keperluan studi lebih lanjut, dengan menggunakan metode dekomposisi pengganda untuk analisa pengentasan kemiskinan yang dikenalkan oleh Eric Thorbecke & Hong-Sang Jung (1996), dapat diketahui sektor-sektor produksi apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan sampai pendapatan tersebut berada diatas garis kemiskinan.