Studi ini dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut telah mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 terkontraksi 13,68% dan pendapatan per kapita yang menurun tajam hingga di bawah 500 US dollar. Berkaitan dengan krisis tersebut, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah semakin tingginya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak dan Iistrik yang pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia harus mengambil pilihan sulit yaitu dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Disamping memberikan dampak pada perekonomian nasional, krisis ini juga berdampak pada perekonomian wilayah di Indonesia yang salah satu diantaranya adalah DKI Jakarta, dimana krisis tersebut mengakibatkan terpuruknya kinerja perekonomian DKI Jakarta, bahkan dampak krisisnya Iebih parah dibandingkan dampak di tingkat nasional.Tujuan studi ini adalah menganalisis dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta dengan menggunakan model komputasi keseimbangan umum sebagai alat analisis. Studi ini membahas: (1) dampak kebijakan harga energi terhadap kinerja perekonomian DKI Jakarta, terutama dampaknya terhadap distribusi pendapatan; (2) kebijakan ekonomi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta; dan (3) kebijakan ekonomi apa yang harus ditempuh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat peningkatan harga energi terutama terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan pembahasan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat mana yang harus menanggung beban terbesar dari peningkatan harga tersebut sehingga dapat dirumuskan kebijakan ekonomi yang tepat bagi kinerja perekonomian DKI Jakarta.Dengan membangun model komputasi keseimbangan umum yang tepat dengan berdasarkan pada Social Accounting Matrix (SAM) perekonomian DKI Jakarta, akan dianalisis dampak kebijakan harga energi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan rumah tangga, pendapatan faktor produksi, output dan nilai tambah sektoral, harga dan jumlah komoditi, konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta perilaku tabungan dari rumah tangga dan pemerintah. Model ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan yang lebih jauh dari model Resosudarmo dan Azdan (2000) yang membahas permasalahan mengenai dampak kebijakan sumber daya air terhadap distribusi pendapatan di DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisis, dapat dikemukakan bahwa kebijakan menaikkan harga 138MBBG dan TDL telah membuat beberapa sektor perlu mendapat perhatian serius, khususnya dampak negatif terhadap output dan nilai tambah sektoral terutama sekali terhadap industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, kulit, kayu dan barang dari kayu dan sektor listrik, gas dan air minum yang pada gilirannya mengurangi pendapatan faktor produksi tenaga kerja khususnya tenaga kerja informal yang pada akhirnya pendapatan dari kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin menerima dampak negatif relatif besar apabila dibandingkan dengan kelompok lainnya, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Disamping itu semua, tentunya kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin juga menerima dampak negatif terhadap pola konsumsi dan tabungannya yang pada akhirnya beban kedua kelompok rumah tangga ini dirasakan semakin berat.Disamping itu pula dapat dikemukakan juga beberapa butir kebijakan yang dapat diterapkan, yaitu: (1) Mendorong kembali berkembangnya sektor-sektor yang bersifat padat modal, seperti Industri Makanan, Minuman dan Tembakau; Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Minum. Secara khusus perlu dilakukan usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Industri Makanan, Minuman dan Tembakau dan Industri Tekstil, Kulit, Kayu dan Barang dari Kayu, sehingga diharapkan akan meningkatkan kembali pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin; (2) Memperbaiki infrastruktur perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong keberhasilan kebijakan di atas, sehingga upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur ekonomi di DKI Jakarta sangat diperlukan, terutama infrastruktur transportasi yang menjadi penunjang kegiatan perekonomian sebagian besar penduduk DKI Jakarta; dan (3) Peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin melalui program subsidi langsung. Program subsidi langsung dapat dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau melalui upaya peningkatan sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut_Sekalipun model dalam studi ini telah memenuhi validitas hasil komputasi model, tetapi tidak berarti tanpa kelemahan dan beberapa catatan penting. Kelernahan clan catatan mengenai model tersebut dapat dijadikan bahan pemikiran mengenai studi sejenis di masa depan, yaitu: (1) model ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah sektor yang digunakan dalam model ini terlalu sedikit sehingga tidak memberikan arah yang jelas sektor mana yang secara lebih terperinci memberikan dampak positif ataupun dampak negatif dengan adanya peningkatan harga energi; (2) kelemahan selanjutnya adalah mengenai data yang digunakan, dimana data-data pembentuk Tabel SAM adalah data-data perekonomian DKI Jakarta tahun 1993, namun demikian tabel tersebut adalah tabel terakhir yang tersedia dan dibangun berdasarkan hasil penelitian dimana penulis terlibat di dalamnya; (3) model ini masih mengasumsikan bahwa tidak adanya pengaruh perekonomian lain terhadap perekonomian DKI Jakarta, yang selayaknya analisis terhadap suatu wilayah juga memperhatikan aspek keterkaitan antar daerah; (4) namun demikian model komputasi keseimbangan umum (mode] RCGE) DKI Jakarta dalam studi ini adalah model yang relatif baru atau bahkan pertama kali dikembangkan di Indonesia sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan model sejenis untuk analisis dampak ekonomi lainnya; dan (5) model ini sudah cukup baik dalam memberikan pemahaman baru terhadap dampak perekonomian nasional terhadap perekonomian wilayah walaupun masih terbatas hanya dengan satu wilayah.