Tesis ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost disamping juga menilai kriteria pemungutan pajak terhadap rumah kost di kota Depok yang telah dilakukan sejak tahun 2002 yang selanjutnnya diikuti dengan respon yang diberikan rnasyarakat terhadap peiaksanaannya.Kendala utama yang ditemui pada penulisan ini adalah, belum adanya peraturan tersendiri tentang Pajak rumah kost sehingga segala peraturan yang berkaitan dengan pajak rumah kost ini masih menyatu dengan pajak hotel sehingga agak sulit untuk melakukan evaluasi secara Iebih obyektif mengingat kendala tersebut menyebabkan sulitnya memperoleh data yang terpisah tentang pajak rumah kcst dan pajak hotel. Sehingga yang dapat dihitung barulah Potensi Pajak dan Effortnya saja.Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan I) apakah peraturanperaturan yang dijadikan dasar hukum terhadap pungutan pajak rumah kost? 2) Apakah pelaksanaan pungutan Pajak Rumah Kost telah memenuhi kriteria baku pungutan pajak Rumah kost yang baik ? 3) bagaimana Respon Pemilik dan Penghuni Rumah Kost di Kota Depok terhadap pungutan Pajak Rumah Kost.Dengan menggunakan 9 prang pemilik rumah kost dari 17 orang pemilik yang dihubungi dan 45 penghuni kost sebagai responden dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar pemilik rumah kost berupaya untuk menghindari pembayaran pajak baik melalui jumlah kamar kost kurang dari 10 bush ataupun membayar pajak jauh dibawah nilai yang telah ditetapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Depok.disamping tidak memasang makiumat atau nama atas usaha nya tersebut derni untuk rnenghindari pungutan pajak.Kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepei-cayaan mereka tentang mamfaat pembayaran pajak rumah kost dan terhadap pemerintah daerah menjadi penyebab utama terjadinya kondisi ini.Disisi lain, Undang-'Jndang rnengenai pajak rumah kost ini sendiri masih tumpang tindih dan baur menyangkut pengertian rumah kost sebagi obyek atau bukan obyek pajak, besamya tarif pajak yang masih mendahulukar+ sistem kompromi dan banyak lain penyebab lainnya rnenjadi pengharnbat didalam pelaksariaan pemungutan pajak secara optimal. Has ini antara lain disebabkan karena banyaknya peraturan daerah di Indonesia yang hanya menya!in secara penuh dari peraturan diatasnya (peraturan pemerintah pusat) karenanya apabila Undang-undang sudah kurang dapat memberikan penjelasan yang baik maka kesalahan itu akan terns terjadi dan beruiang sampai ketingkat pemerir+tahan terkecil di daerah.Sedang'kan menyangkut kriteria pajak yang baik, secara umum telah dapat memenuhi teori yang ada walaupun menyangkut besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah kota Depok terlihat belum sesuai dengan tarif yang ada dan lebih banyak berdasarkan kompromi karenanya unsur keadilan (equity) belum sepenuhnya herhasil.Pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengalami kemajuan, ini terlihat dari realisasi yang selalu saja melebihi target, akin tetapi itu tidak sepenuhnya dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini karena masih banyak pemilik kost yang belum terdaftar sebagai wajib pajak disamping jugs pembatasan tentang yang menjadi wajib pajak adalah pemilik rumah kost yang memiliki kamar kost sepuluh atau lebih, ini memberi pe!uang terjadinya kecurangan. Disamping itu berdasarkan data yang penulis terima dari pihak dinas pendapatan daerah kota Depok jumlah rumah kost hanyalah 17 buah saja sedangkan sepanjang pengamatan dan survey yang penulis lakukan, jumlah rumah kost di kota Depok ini lebih dari tujuh belas buah.Respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost ini adalah negatif artinya bahwa sebagian responden, balk Itu penghuni maupun pemilik rumah kost kurang setuju dengan pemungutan ini karena tidak jelas pemamfaatannya.