Tesis ini didasari oleh pemikiran bahwa penyusunan tarif listrik saat ini belum sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip tarif yang ekonomis, sehingga tarif tidak cost reflective. Dalam hat ini, Pemerintah perlu menentukan harga listrik yang memenuhi aspekaspek keekonomian agar Pelaku Usaha Listrik (PUL) dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dan harga yang wajar. Selain itu juga menjamin kesinambungan penyediaan tenaga listrik, investasi pada sektor listrik, dan pertumbuhan perekonomian seeara luas. Tujuan tesis ini adalah menganalisis penentuan tarif pada tingkat keekonomiannya berdasarkan metode Revenue Requirement (RR) dan metode Long Run Marginal Cost (LRMC). Studi ini membahas: (1) perhitungan tarif listrik yang ekonomis pada sistem Jawa-Bali tahun 2002 dengan metode RR dan metode LRMC; (2) analisis sensitivitas tarif terhadap ROR pada metode RR dan terhadap unsur-unsur biaya pada metode LRMC; dan (3) disain tarif berdasarkan metode LRMC. Pembahasan tersebut Akan memberikan gambaran mengenai metode mana yang tepat untuk menentukan tarif yang ekonomis, terjangkau oleh masyarakat dan tetap menjamin kondisi sektor ketenagalistrikan yang sehat sehingga dapat dirumuskan kriteria tarif yang sesuai dengan prinsip dasar tarif yang ekonomis dan kebijakan harga energi yang tepat.Dengan menggunakan cara perhitungan tarif berdasarkan sistem akuntansi biaya pada metode RR dan sistem biaya marjinal pada metode LRMC dapat dianalisis accounting profit dan economic profit PUL. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, dapat dikemukakan bahwa metode LRMC dan metode RR dapat digunakan untuk menentukan tarif yang cost reflective namun penggunaan kedua metode ini harus disesuaikan dengan price regulation. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan, yaitu: (1) PUL (regulated utility) menjamin bahwa fasilitas dan peralatan yang diperolehnya mendapatkan tingkat penggunaan yang tinggi agar menguntungkan investor dan konsumen; (2) PUL perlu menentukan RR minimum sebagai indikator tingkat pendapatan; (3) Perusahaan harus berkembang sejalan dengan perkembangan komunitas yang dilayaninya; (4) PUL harus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menurunkan biaya pelayanan serta memperbaiki kualitasnya sebagai public goodwill dan melindungi posisi monopolinya; (5) Investasi harus diberikan perhatian yang sangat cermat untuk menjamin arus modal yang tepat bagi keperluan ekspansi; (6) Pemerintah perlu menyadari bahwa PUL hams diperbolehkan untuk menghasilkan pengembalian yang dapat menjamin arus modal yang cukup; (7) Perlu dibentuk suatu komisi utilitas publik yang keanggotaannya terdiri dari masyarakat, PUL, dan pemerintah. Komisi ini bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengendalian. Sedangkan, beberapa saran untuk pengembangan metode penerapan tarif listrik di masa mendatang, yaitu: (1) Pemerintah perlu mereview penerapan price regulation berdasarkan peak load pricing dan load management techniques agar dapat memberikan sinyal yang tepat kepada konsumen dan perusahaan dan (2) Sejalan dengan perkembangan saat ini perlu adanya perubahan paradigma dalam pasar ketenagalistrikan Indonesia yaitu, dapat mengaplikasikan sistem regional electricity market dengan penerapan unun farm tariff di beberapa wilayah Indonesia.