Birokrasi menurut Weber adalah unit sosial yang memiliki tujuan, struktur hierarki, dan aturan/prosedur yang jelas. Organisasi birokrasi hadir dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Struktur hierarki organisasi tersebut terdiri dari bagian-¬bagian yang dimaksudkan untuk memperjelas peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian. Aturan/prosedur dalam birokrasi menjamin setiap bagian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, setiap peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam birokrasi melekat pada jabatan tertentu.Dalam organisasi birokrasi, komunikasi dilakukan dengan mengikuti alur formal, bahkan komunikasi tulis-menulis lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Tujuan dan pola komunikasi semacam ini agar wewenang yang melekat pada jabatan tertentu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, praktek komunikasi keorganisasian dalam birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.Praktek-praktek komunikasi keorganisasian dapat dipahami melalui teori strukturasi organisasi. Struktur dalam teori strukturasi didefinisikan sebagai aturan dan sumberdaya yang dibawa dan digunakan para anggota organisasi dalam berinteraksi, dalam hal ini meliputi ekspektasi relasional, peranan-peranan kelompok, norma-norma, jaringan-jaringan komunikasi dan institusi-institusi kemasyarakatan. Teori strukturasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai dasar tindakan sosial merupakan proses produksi dan reproduksi sejumlah sistem sosial. Organisasi birokrasi sebagai sistem sosial merupakan basil dari tindakan sosial para anggotanya. Dinyatakan juga bahwa struktur memberikan pedoman bagi individu dalam memahami sesuatu, bertindak, dan mencapai tujuan organisasi. Tindakan sosial tersebut pada akhirnya akan menciptakan struktur-struktur baru.Strukturasi dalam organisasi dapat diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik, yaitu conception, implementation, reception. Conception adalah tahap pendefinisian konsep organisasi termasuk norma, kesepakatan, mekanisme dan etika. Implementation adalah tahap kodifikasi formal yaitu, ketika semua konsep diputuskan dan dilembagakan. Reception adalah tahap ketika para anggota organisasi menerima keputusan atau kebijakan organisasi. Proses strukturasi tersebut tidak berjalan secara sederhana, melainkan merefleksikan hubungan-hubungan dan praktek-praktek keorganisasian yang kompleks dan mengandung muatan konflik.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses strukturasi dalam organisasi birokrasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Rentang waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2006. Janis dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumen, arsip dan hasil rekaman. Dalam penelitian ini, pilihan terhadap sumber data didasarkan pada informasi yang ingin digali. Informan yang diwawancara meliputi Komisioner, Asisten Ahli, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan observasi dilakukan atas praktek-praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat. Melalui metode-metode tersebut, semua data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dan organisasional dalam proses strukturasi organisasi. Faktor-faktor seperti kecemasan komunikasi, kredibilitas informasi maupun peran anggota dalam jaringan mempengaruhi hubungan dan praktek praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusionalisasi dalam organisasi birokrasi KPI Pusat belum memadai. Hal ini terlihat pada saat mendefinisian konsep organisasi dan keputusannya. Keputusan organisasi hanya merupakan kesepakatan aksiomatik sehingga para anggota tidak sepenuhnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan organisasi. Kenyataan tersebut turut mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi karena para anggota cenderung mendefinisikan, melaksanakan dan menerima keputusan berdasarkan tolak ukur pribadi bukan tolak ukur organisasi. Singkatnya, KPI Pusat sebagai organisasi birokrasi belum mencerminkan sebuah lembaga yang mapan. Bahkan dari beberapa kasus yang muncul, tidak menunjukkan adanya penyelesaian kasus secara tuntas, sebaliknya yang terlihat adalah conflict avoidance yang justru memproduksi dan mereproduksi masalah dan membuka peluang timbulnya konflik laten.Implikasi dari penelitian ini mencakup implikasi akademik dan praktis. Secara akademik dapat menegaskan teori komunikasi keorganisasian terutama proses strukturasi organisasi yang menunjukkan peran komunikasi sebagai dasar tindakan sosial para anggotanya yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Secara praktis diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik strukturasi yang bersifat kompleks dan penuh muatan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi KPI Pusat untuk mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kebijakan komunikasi organisasinya.Saran dari penelitian ini, KPI Pusat seharusnya mendefmisikan kembali institutional building yang merupakan pedoman bagi para anggota organisasi untuk berpikir, bertindak, berprilaku dan mencapai tujuan. Dengan adanya orientasi yang sama di antara anggota organisasi, niscaya apa yang menjadi keputusan KPI Pusat mencerminkan keputusan lembaga sepenuhnya. Di samping itu, perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas yang dapat diterima pihak-pihak yang terlihat konflik dan dibutuhkan juga sanksi yang jelas atas pelanggarannya. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari.

---

Weber defines bureaucracy as a social unit with explicitly defined goals, hierarchical structure, and a set of rules or procedures. Bureaucracy organization has to allocate goods and services for public. The essence of bureaucracy is hierarchy, consisting number of positions. Such rules or procedures allow the solution of problems, standardization and equality in the organizations. So that, members of bureaucracy organization accomplish their role based on their position.

In bureaucracy organizations, a related aspect of transformation of interpersonal relations is that face to face communication is frequently subordinated to communication in writing. Written records as a defining characteristic of bureaucracy, are functional for organizations because they insulate from illegitimates influences, or indeed from any direct influence of individuals and groups.

In structuration theory, structures are the rules and resources people use in interaction. Structures in this theory like relational expectations, group roles and norms, + communication networks, and social institutions both affect and are affected by social action. Structuration theory states that human action is a process of producing and { reproducing various social systems. Organization, like any other social system are produced through actions and interactions among individuals. Structuration always involves three modalities or dimensions. These are (1) an interpretation or understanding, (2) a sense of morality or proper conduct, and (3) a sense of power in action. The rules we use to guide our actions, in other words, tell us how something should be understood, what should be done, and how to get things accomplished. All of those activities in turn create new structures and reproduce old ones.

Organizational structure is created when individuals communicate with others in three metaphorical "sites," or centers of structuration. The first includes all those episodes of organizational life in which people make decisions and choices that limit what can happen within the organization. This is the site of conception. The second site of organizational structuration is the formal codification and announcement of decisions and choices, the site of implementation. Finally, structuration occurs as organizational members act in accordance with the organizational decisions, which is the site reception. The communication activities at these three sites are often difficult and conflict laden

Research on structuration in bureaucracy organization has added much to our knowledge about how the structuration process being applied in the bureaucracy organization- KPI Pusat. The characteristics of bureaucracy organization described ' above, help us to understand those three sites of structuration.

This qualitative research is under gone for 6 (six) months time, starting from May until October 2006. Case study is chosen for this research to have a comprehensive understanding of phenomenon. Interview, observation and analysis the documents, files and records is the measure to collect data. The informations obtained from the data source will depend on purposeful selection principle. Informants interviewed in this research are Commissioners, Assistants, Civil Servants and Non Civil Servants. The observation is focuses on communication and organization activities in KPI Pusat. After all the data collected, the next step is to analysis and to reach conclusion.

The result of this research shows there are 2 (two) barriers in structuration process. Barriers that come from individual characteristics and differences and barriers that come from organization's structures, systems and processes. Certain factors such as communication apprehension, information credibility and networks contribute the complexity of this process.

As it shown above has led the conclusion that institutional building in KPI Pusat is not mature yet. The definition of organization concept and all the policy taken are just an axiomatic concensus. So that, the organization policy that have been taken are often not fully accepted and implemented by the members of organization. Member of organizations tends to make a decision based on her/his interest and not for organizational purposes. In some cases, the solution that are offered by the members of organizations is not satisfying for each other. This condition make a repetitive situation for some cases.

Finally, there is a recommendation for KPI Pusat. KPI must redefine its institutional form and purposes because it will become a guidance for organizational members to think, to act, to behave and to accomplish the main goals.