Pemerintah, sejak tahun 2002 melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Kesehatan dengan tujuan untuk menjamin akses keluarga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan agar status kesehatan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Program tersebut dilakukan diseluruh rumah sakit milk pemerintah dan diseluruh Puskesmas. Ditingkat Puskesmas, jenis pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan kebidanan, immunisasi Hepatitis B, pemberian makanan tambahan dan revitalisasi fungsi Posyandu. Dari lima kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas tersebut, penulis melakukan penelitian evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan di Puskesmas Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari.Untuk mengetahui pencapaian tujuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta dampak program pada sasaran dan pelaksana program, dilakukan penelitian evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan dengan menggunakan model evaluasi outcome yang dikembangkan oleh World Bank. Sedangkan untuk menyimpulkan tentang keberhasilan atau kegagalan program digunakan lima kriteria keberhasilan dan kegagalan program yang dikemukakan oleh Suchman (1967).Populasi pada penelitian ini adalah keluarga miskin yang memiliki kartu sehat dan telah memanfatkan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan yang berjumlah 163 kepala keluarga. Adapun sampeinya yaitu 50 persen dari keseluruhan populasi. Penelitian evaluasi ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data jawaban 82 responden terhadap kuesioner. Adapun data kualitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang informan yang berasal dari Puskesmas dan 8 orang yang berasal keluarga miskin yang menjadi sasaran program.Selain itu, penelitian ini menggunakan data hasil kajian kepustakaan dan pengamatan lapangan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan kebidanan belum mencapai target sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena input program disediakan dalam jumlah yang sangat minim, terutama dana operasional, obat-obatan dan bahan habis pakai. Dimana anggaran perkapita untuk pelayanan kesehatan dasar hanya sebesar Rp. 2.18O,- perorang pertahun anggaran untuk pelayanan kesehatan kebidanan hanya sebesar Rp. 18.185 ,- perorang pertahun serta obat-obatan dan bahan habis pakai yang disediakan hanya cukup untuk kebutuhan selama 8 bulan. Hambatan lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan program adalah tidak tersedianya sarana transportasi untuk menunjang pelayanan dan adanya kendala Ietak geografis bagi sasaran program untuk mengakses pelayanan yaitu walaupun pelayanan memberikan pelayanan secara gratis sasaran program masih mengeluarkan biaya transportasi untuk mengakses pelayanan tersebut. Persepsi sasaran program terhadap pelayanan dan obat-obatan umumnya sasaran program merasa puas, akan tetapi mengenai kualitas tidak begitu perduli, karena yang panting mendapat pelayanan.Berdasarkan kriteria keberhasilan atau kegagalan program menurut Suchman, (1967) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Poasia berhasil dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin, karena dengan segala keterbatasan yang ada dalam hal input program berhasil melayani 55,9 persen sasaran program, walaupun pencapaian ini juga masih dibawah pencapaian yang diharapkan. Sedangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan kebidanan yang dilakukan oleh Puskesmas Poasia gagal dalam menjamin ibu hamil dari keluarga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan kebidanan, karena dan hasil penelitian cakupan pemeriksaan pemeriksaan kehamilan sebesar 65,9 persen, cakupan pelayanan pertolongan persalinan sebesar 42,6 dan pelayanan kesehatan dan bayi baru lahir sebesar 43,5 persen dari 232 ibu hamil yang menjadi sasaran program.Rekomendasi hasil penelitian evaluasi ini untuk memperbaiki pelaksanaan program dimasa mendatang, disarankan perencanaan program dilakukan dengan memperhitungkan jumlah sasaran yang ada disetiap Puskesmas dan melibatkan Puskesmas secara kontinu dan konsisten, sehingga input program direncanakan sesuai dengan kebutuhan di masingmasing Puskesmas, memanfaalican pelayanan sebagai media pendidikan kesehatan kepada keluarga miskin dan peningkatan profesionalisme petugas kesehatan. Atas dasar itu dan sesuai dengan amanat pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) amandemen UUD 45, program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang kesehatan harus dilanjutkan oleh pemerintah.