Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan.Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada.Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak.