Penelitian ini akan menganalisis dampak dari alokasi investasi Pemda DKI Jakarta terhadap kinerja perekonomian Propinsi DKI Jakarta dan sekitamya. Aiokasi investasi di dalam penelitian ini bukanlah alokasi investasi pemerintah sebenarnya, akan tetapi alokasi investasi apabila Pemda DKI Jakarta melakukan beberapa skenario kebijakan investasi yang mungkin diambil. Pemilihan skenario kebijakan investasi Pemda DKl Jakarta tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak akan pelayanan pemerintah. Adapun skenario tersebut adalah:1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang ada, sehingga pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik tersebut. Diasunnsikan bahwa sektor-sektor tersebut adalah sektor listrik, gas dan air minum (sektor 12), sektor konstruksi (sektor 13) dan sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi (sektor 14).2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial. Di dalam skenario ini, pemerintah ingin rnenyediakan sarana dan prasarana sosial yang lebih balk, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya secara memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya investasinya di sektor konstruksi (sektor 13), sektor keuangan (sektor 15) dan sektor jasa (sektor 16). 3. Pembangunan di seluruh seldor. Skenario ketiga ini dilakukan sebagai pembanding bagi skenario pertama dan kedua. Adapun dana tambahan investasi tersebut diambil dari dana investasi daerah lainnya. Dengan demikian bila Propinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan investasi, maka Propinsi Jawa Barat dan Lainnya akan mengalami penurunan investasi.Di dalam skenario pertama dan kedua, terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk menghitung dampak investasi pemerintah tersebut. Sudut pandang pertama ialah bahwa Pemda DKI Jakarta ingin menginvestasikan dana sebesar 20% dari total investasi yang dikeluarkannya, ke sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua. Kemudian sisa dana investasi pemerintah tersebut baru didistribusikan ke masing-masing sektor di DKI Jakarta, sehingga sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua akan mengalami penurunan investasi secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang positif, bail( terhadap daerahnya maupun daerah lainnya, bila Pemda DKI Jakarta melakukan kebijakan pembangunan sarana clan prasarana fisik dan sosial.Sedangkan sudut pandang kedua ialah bila tambahan investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan skenario pertama dan kedua diambil dari dana investasi daerah lainnya, tanpa mengurangi dana investasi untuk sektor-sektor yang tidak terkait dengan skenario pertama dan kedua di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sektor-sektor di luar Propinsi DKI Jakarta akan mengalami penurunan secara proporsional. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta di dalam menciptakan permintaan bagi sektor-sektor di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya. Selain itu, sudut pandang ke dua ini akan dibandingkan dengan skenario ke tiga, di mana Pemda DKI Jakarta tidak memfokuskan kebijakannya pada skenario pertama dan kedua saja, akan tetapi memfokuskan pembangunan di seluruh sektor, dengan mengurangi dana investasi pemerintah di daerah lainnya.Adapun data awal yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah data TRIO 90 yang telah disusun oleh BAPPENAS. Akan tetapi karena data tersebut dirasakan kurang memadai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka data IRIO 90 tersebut akan dimutakhirkan terlebih dahulu dengan metode RAS.Dari hash simulasi yang telah dilakukan terdapat be berapa kesimpulan yang dihasilkan yaitu:1. Sudut pandang pertama relatif memberikan dampak yang lebih balk terhadap perekonomian dibandingkan dengan sudut pandang kedua, balk dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun social. Hal ini berarti bahwa kebijakan untuk mengalihkan dana investasi pemerintah dari Propinsi Jawa Barat dan Lainnya ke Propinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antara sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektorsektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya, yang ditunjukkan oleh rendahnya nilai keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan nilai keterkaitan ke depan (forward linkages) dari sektor-sektor di Propinsi DKI Jakarta. 2. Kesimpulan ini didukung pula oleh hasil penghitungan yang mengasumsikan apabila tambahan alokasi dana investasi pemerintah tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik atau sosial di Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengatur alokasi pengeluaran investasi-nya, maka akan lebih balk apabila pembangunan di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya lebih diprioritaskan.3. Dan sudut pandang pertama, tambahan alokasi dana investasi pemerintah untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik re[atif lebih menguntungkan bagi perekonomian karena memberikan dampak yang lebih bail( bila dibandingkan dengan penambahan alokasi dana investasi pemerintah di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh relatif lebih rendahnya nilai keterkaitan ke depan clan ke belakang dan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dibandingkan dengan fisik.4. Akan tetapi kesimpulan yang sebaliknya akan dihasilkan bila yang dijadikan dasar analisis adalah tipe 2, di mana konsumsi rumah tangga dianggap sebagai variabel endogen, sehingga besamya ditentukan oleh tingkat upah dan gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien input untuk upah clan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik. 5. Dari sudut pandang kedua, balk menggunakan penghitungan tipe 1 ataupun 2, tambahan alokasi dana investasi untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik relatif Iebih menguntungkan bila dibandingkan dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial. Hal ini berarti bahwa koefisien input untuk upah dan gaji di sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di Propinsi Jawa Barat dan Lainnya.6. Kebijakan pembangunan untuk memfokuskan diri pads sarana dan prasarana fisik dan sosial di Propinsi DKI Jakarta relatif Iebih balk bila dibandingkan dengan kebijakan pembangunan di seluruh sektor.