Di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peran pengawasan diemban oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan bahwa organisasi ini merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Berdasarkan kedudukannnya tersebut, Bawasda memiliki tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari tugas yang diemban inilah dapat dilihat bahwa Bawasda memiliki tugas yang strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengacu pada tugas yang diemban oleh Bawasda tersebut, peran organisasi yang berbentuk badan ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya good governance pada obyek-obyek pemeriksaannya.Terkait dengan peran Bawasda Provinsi DKI Jakarta ini, diharapkan aktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan organisasi ini dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di obyek-obyek pemeriksaannya. Namun demikian, diakui atau tidak pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu. seirinig dengan hal tersebut penelitian ini sengaja mengangkat judul Analisis Efektivitas Pengawasan pada Badan Pengawasan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Melalui judul ini diharapkan berbagai fenomena yang terkait dengan efektivitas pemeriksaan yang terdapat di Bawasda Provinsi DKI Jakarta dapat tergambar secara komprehensif.Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. yaitu untuk 1) mengetahui kondisi pelaksanaan pengawasan fungsional yang ada selama ini, 2) mendiskripsikan pola pengaruh kompetensi. motivasi pengawas dan kepemimpinan terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi OKI Jakarta, dan 3) memformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mewujudkan beberapa tujuan ini, peneltian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu Teknik Rentang Kriteria dan Structural Equation Model dan dengan melibatkan 122 orang responden yang juga merupakan unsur pengawas Bawasda Provinsi DKI Jakarta.Dari hasil analisis dengan teknik analisis tersebut dapat diindikasikan bahwa kondisi efektivitas pengawasan Bawasda Provinsi DKI Jakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena dukungan organisasi, dukungan pimpinan, pengakuan obyek pengawasan, kedudukan organisasi, kualitas pemeriksa, dan tindak lanjut hasil pengawasan belum terwujud dengan baik. Kondisi motivasi pemeriksa yang diindikasikan melalui dorongan pemeriksa untuk berprestasi, rasa tanggung jawab pemeriksa, pengakuan atasan atas hasil pemeriksaan, kondisi tempat kerja pemeriksa, dan sistem kerja menunjukkan kondisi yang masih rendah. Kondisi kompetensi pemeriksa cenderung masih belum optimal yang diindikasikan dengan rendahnya keterampilan, pengetahuan, dan perilaku pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya cenderung masih belum baik. Di sisi lain, aspek kepemimpinan di Bawasda Provinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. Rendahnya kondisi kepemimpinan ini terjadi karena pemimpin belum mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif, pemimpin belum mampu mempengaruhi bawahan secara optimal, adanya kecenderungan kurangnya kecakapan pemimpin di bidang tugasnya, belum terampilnya pemimpin dalam menjalankan tugas, dan kurangnya kemampuan pemimpin dalam membimbing dan memfasilitasi bawahan.Penelitian ini memberikan pola hubungan antar variabel yang dianalisis, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung antara Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa terhadap Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Provinsi DKI Jakarta selama Hal ini berbeda dengan dugaan awal sesuai dengan kaidah teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung Motivasi Pemeriksa dengan Efektivitas Pengawasan di lingkungan Bawasda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara kondisi Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa dalam pelaksaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawasda Pravinsi DKI Jakarta. Selain memiliki keterkaitan, Kepemimpinan dan Kompetensi Pemeriksa ini secara signfikan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi Motivasi Pemeriksa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi bidang tugasnya.Terdapat beberapa alternatif yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu perlunya Bawasda Provinsi DKI Jakarta untuk menstandarisasi kompetensi dan jabatan bagi para pemeriksa yang terdapat dalamnya, Selain itu, disarankan untuk membangun Sistem Operasi dan Prosedur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan yang terakhir adalah untuk merevitalisasi dan Reposisi Bawasda Provinsi DKI Jakarta.

---

In the Provincial Government of DKI Jakarta, the role of monitoring is handled by Local Surveillance Institution (Bawasda). Local Regulation of Jakarta Provincial Government number 3 year 2001 on Structural Organization and Operational Procedure of Local Service Unit and Secretariat of Local Legislative Institution explains that this unit is supporting unit of local government in monitoring. Base on its position, Bawasda has strategic function to generate good governance in the province.

Relate to the role of Bawasda. it is expected that the surveillance activities can be applied effectively, hence it can give positive contribution to good governance in their monitored unit. However, the fact shows that its monitoring role is not applied effectively. For that reason, this research tries to initiate an Analysis of The Effectiveness of Local Surveillance Institution DKI Jakarta. Through this research it is expected that many practises relate to the effectiveness of auditing in Bawasda can be described comprehensively.

This research has several aims, which are to 1) identify the implementation of functional monitoring of Bawasda: 2) describe pattern of the influence of competency, monitoring motivation. and leadership on the effectiveness of surveillance; 3) formulate possible efforts to increase the effectiveness of surveillance. To implement that effectiveness by analyse collected data, it uses Gap Criteria Technique and Structural Equation Model and examines 122 respondents.

From the analysis it is indicated that the condition of surveillance implementation done by Bawasda have not optimized. It is caused by minimum support from the organization, the leader, the acknowledgement of monitored object, position of the organization, auditor's capacity, and the follow up of the Surveillance. In this research it is also indicated that auditor's motivation of work to perform well, his/her responsibility, appreciation, working condition, and system of work are low. Beside that the competency of the auditor has not optimized indicated by their lack of skill, knowledge, and behavior. The leadership is also not optimum and tend to be low.

The low level of leadership is caused by their disability to create good and conducive working condition, direct their staff, unskilled leadership and lack of willingness to encourage staff.

This research gives a pattern of relation between variables which is dynamic that shows no directive relation of leadership and auditor's competency with the effectiveness of surveillance by Bawasda. However, those two variables have significant relation with auditor's motivation of work to do their job.

There are several alternatives to be suggested based on the research, which are the need of Bawasda to standardize the competency and position for auditors. Beside it is also suggested to develop procedure and operational system in the implementation of surveillance. The last is revitalization and reposition of the Bawasda itself.