Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas bagi sektor ekonomi strategis. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Studi mengenai sejauh mana pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas tersebut merupakan pokok isi materi tesis ini.Pokok permasalahan studi mengenai hal tersebut adalah: pertama, apakah wajib pajak dan fiskus mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal, kedua, apakah fasilitas pembebasan PPN barang modal mendapat sambutan positif dari wajib pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan, ketiga, apakah pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal telah memenuhi harapan, keempat, apakah pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Sebagai landasan teori, disampaikan beberapa teori mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang ideal, mulai dari perumusan ketentuan perpajakan yang baik, pelaksanaan administrasi serta pengawasannya. Di samping itu, disampaikan juga teori mengenai pembelian fasilitas perpajakan yang ideal khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai, implikasi pembelian fasilitas serta aspek-aspek pemberian fasilitas terhadap perkembangan sektor industri.Penelitian dilakukan melalui studi literatur (library research), serta penelitian lapangan (field research) dengan melakukan survey serta analisis terhadap persepsi wajib pajak maupun fiskus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang, menggunakan instrumen kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman pemahaman ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal di antara wajib pajak dan fiskus. Namun demikian pemberian fasilitas tersebut, oleh pengusaha sektor industri dianggap telah memenuhi harapan. Sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan. kendala dalam pelayanan maupun pengawasannya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa di antara wajib pajak maupun fiskus mempunyai persepsi yang sama bahwa pemberian fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.Agar tercapai tujuan pemberian fasilitas tersebut secara optimal disarankan agar dilakukan sosialisasi, penyederhanaan aturan, dan kajian menyeluruh mengenai efektivitasnya. Selain itu, diperlukan juga adanya komunikasi antara pengusaha dengan otoritas perpajakan untuk menampung berbagai permasalahan dalam rangka pemberian fasilitas. Terhadap berbagai kelemahan pelayanan dan pengawasan disarankan agar lebih ditingkatkan prinsip kehati-hatian dalam rangka registrasi pengusaha kena pajak, penambahan keterangan dan penelitian yang lebih mendalam terhadap pos-pos SPT PPN, peningkatan kualitas fiskus, serta penerapan ketentuan mengenai pemeriksaan khusus melalui metode sampling terhadap pengusaha yang telah memanfaatkan pemberian fasilitas tersebut.

---

According to reduce the trade balance gap, encouraging export, and enhancing the investment climate in Indonesia, government treated some incentives for the strategic economic sector. One of them is by giving the VAT free incentive to the purchase and, or sale of capital goods. So, the main topic of this thesis is about how is the administrative implementation of this tax incentive.

The main study problems of this thesis are: first, are among the taxpayers and fiscus have the same understanding about the VAT free incentive on capital goods, second, how is the taxpayer responses about this facility objectives, third, are the services given and controlling by tax authority satisfying, fourth, Can the given VAT free facility of purchasing capital goods arising performance of export oriented industry.

There are some emphasized theory used by writer, such as the theory of tax principles, started with how to formulate the ideal tax legislation, moreover is the theory of tax incentive, especially VAT incentives, the implications and general aspects of performing this facilities according to developed the industry sector.

The writer using library research and field research by developing analysis and survey of taxpayer and fiscus perception in Tangerang tax office with a questioner instrument Empirically, the research showing whether there is not the same understanding about VAT free incentive legislation among tax payers and fiscus. In spite of that, the given incentive has the positive response and considering fulfilled their hopes by the company of industry sector. Although, there are some weakness and constraints in performing such a good service and good control. At last, the research found that there is the same perception among tax payers and fiscus about the stigma whether the VAT free facility given by government will arise export oriented industry sector performance.

In order to optimally achievement of tax facility objective, the writer suggesting tax authority to get more socialization of tax legislation especially tax facilities, tax rule simplification, and generous study of incentive effectiveness. In spite of that, it needs communication between tax payers and tax authority to discuss some problem according to implementation of tax facility. To reduce some weakness in implementing tax facility service and control, tax authority suggested to get more careful according to tax registration, more description by taxpayer in VAT report and more examination by fiscus on it, enhance the human resource capability, and finally implementing the special audit criteria by sampling to the person or company who have got the VAT free facility in their transaction.