Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia telah membentuk suatu pola makro dimana Sumatera, Jawa dan Bali menjadi pusal (core) bagi Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Lain di bagian timur nusantara yang berperan sebagai sekitar (periphery) yang marjinal.Dekomposisi dengan metoda Block Structrural Path Analisis (BSPA) terhadap IRIO Indonesia membuktikan bahwa ketimpangan tersebut secara umum disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam struktur economic influence, yang terdiri atas economic self-influence dan transfers of economic influence. Membandingkari kedua struktur tersebut, kontribusi economic self-influence yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa perekonomian setiap wilayah sangat bertumpu pads permintaan intrawilayah, dengan kata lain produksi di setiap wilayah sebagian besar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lokal. Proses produksi itu jugs sebagian besar memanfaatkan suplai input barang dan jasa lokal, karena jarak geografi maupun jarak ekonomi memiliki implikasi biaya tersendiri. Selain itu, kecilnya kontribusi transfers of economic influence terjadi karena wilayah-wilayah dalam studi ini pada dasarnya mewakili daratan yang sangat luas, yang terkendala oleh kondisi geografis karena terpisahkan oleh laut, selat atau samudera.Meski kontribusi relatifnya sangat kecil, struktur feedback mengkonfirmasikan bahwa perekonomian Sumatera sangat terikat dengan Jawa. Sebaliknya, Jawa lebih terbuka dengan membagi keterkaitan ekonominya hampir secara berimbang dengan Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, Kalimantan dan Sumatera sangat terkait dengan Jawa dalam struktur ini. Pala keterkaitan ekonomi yang melibatkan ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Jawa dan Sumatera cenderung berlanjut dengan melibatkan Kalimantan. Di sisi lain, struktur feedback yang diperlihatkan Sulawesi dan Wilayah Lain secara urnum mengisyaratkan adanya tarikan terhadap perekonomian di kedua wilayah tersebut yang relatrif berimbang antara untuk terintegrasi kedalam (ke kawasan timur Indonesia) dan keluar (ke kawasan barat Indonesia), khususnya ke Jawa dan Kalimantan.Kombinasi masalah tipikal tingkat rata-rata pendapatan perkapita yang rendah, dan distribusi spasial pendapatan yang sangat tidak merata antarwilayah maupun intrawilayah, rnenyebabkan upaya mengatasi ketimpangan struktural di Indonesia menjadi lebih remit dibandingkan pengalaman negara-negara maju dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi pendekatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi pembangunan ekonomi wilayah, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara pendekatan sektoral dan spasial dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi wiIayah hares bertujuan mendorong spesialisasi di satu sisi, dan meningkatkan perdagangan antarwilayah di sisi lain. Tujuan pertama menyangkut aspek sektoral, sedangkan yang kedua menekankan aspek spasial.