Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal Kabupaten Jembrana yang mencakup detail proses efisiensi yang dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan langkah efisiensi, baik pendorong maupun penghambat serta peran kebijakan efisiensi terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Topik efisiensi birokrasi ini penting mengingat probIem klasik yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi birokrasi justru adalah Inefisiensi. lnefisiensi birokrasi inilah yang menurut Lusk daiam Midgley sebagai salah satu sebab penting yang menghambat proses pembangunan sosial. Pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil menampilkan jati diri sebagai organisasi birokrasi yang efisien. Pada kenyataannya juga, nama baik Kabupaten Jembrana dalam hal keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat diawali dengan keberhasilan kebijakan efisiensi di segala sektor.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Bupati Kabupaten Jembrana, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, para kepala bagian, kepala subbagian. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan dengan kerangka pemikiran Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Strategi DOA (Dana, Orang dan Aset / Alat), yaitu pendayagunaan anggaran keuangan, personil temasuk struktur organisasi dan seluruh aset / fasilitas / sarana secara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Masing-masing strategi efisiensi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:Pertama, efisiensi dana. Efisiensi dana ini dimulai sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan / penggunaan anggaran sampai pertanggungjawaban / pengawasan. Efisiensi pada perencanaan dilakukan dengan:1).Anggaran berbasis kinerja, sehingga memudahkan penetapan program yang betul betul bermanfaat 2).Skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sesuai dengan indikator HDI ( Human Deveiopment Index ). 3).Pemaparan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada saat pengajuan anggaran unit kerja. Efisiensi pelaksanaan anggaran diiakukan dengan cara :1). Pelaksanaan pola rutin bukan proyek 2).Standarisasi harga barang dan nilai pekerjaan melalui Standar harga Dinamis dan Tim Owner Estimate. 3). Paradigma anggaran bersisa. 4).Sistem Kas Induk 5).Investasi / pendayagunaan dana. Efisiensi dalam pengawasan, yaitu pemeriksaan SPJ (pertanggungjawaban) sesuai dengan standarisasi harga, sehingga pengendalian pencegahan penggelembungan harga bisa efektif. Kedua, efisiensi orang atau personil. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah. Ketiga, efisiensi aset/alat. Antara Iain dengan pemanfaatan aset bempa gedung, tanah dan Iain-Iain secara maksimal. Langkah efisiensi yang paling berpengaruh adalah poia Owner Estimate (OE) yang menghasilkan penghematan dana yang sangat besar dan relatif mudah dalam pelaksanaannya.Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan efisiensi yang diiakukan adalah faktor eksternal seperti reformasi dan arus otonomi daerah ( yang mempengaruhi sisi wewenang yang Iuas, keuangan daerah dan dukungan perangkat peraturan pemerintah yang reformatif ), kesatuan Iokasi kantor / dinas yang memudahkan koordinasi serta kepemimpinan bupati yang kuat. Faktor-faklor penghambat yang dihadapi adalah aspek perilaku aparatur pelaksana yang sebagian masih terbiasa dengan ?gaya orde baru?. Hambatan iainnya yang ditemui dalam pelaksanaan tugas aparatur adalah terlalu beratnya beban kerja pada unit kerja tertentu sebagai konsekwensi efisiensi struktur organisasi birokrasi dan kurangnya fasilitas seperti ruangan bagi unit kerja tertentu yang intensitas pekerjaannya tinggi dan jumlah personilnya banyak.Peran kebijakan efisiensi di segala bidang adalah tersedia dana dan sumber daya Iainnya secara relatif besar untuk alokasi pembiayaan program yang berhubungan Iangsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti program peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan daya beli masyarakat.Rekomendasi bagi Kabupaten Jembrana adalah perlu peninjauan aspek keseimbangan beban kerja baik lingkup organisasi unit kerja maupun secara personal dan ketersediaan fasilitas terutama ruangan yang memadai. Bila perlu sebagian unit kerja dimekarkan kembali (seperti Bagian Umum / Perlengkapan dan Bidang-bidang pada Dinas Kerkesos). Mengenai ruangan, juga perlu ada penambahan terutama untuk Bagian Umum.Bagi daerah Iain di seluruh Indonesia perlu mempelajari pola efisiensi yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dan melakukan replikasi sesuai kondisi masing-masing, terutama pola efisiensi OE (Owner Estimate) Saran untuk Pemerintah Pusat, Depdagri perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai inovasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana dan juga kabupaten Iainnya yang memiliki keunggulan tersendiri berupa pendokumentasian program efisiensi/inovasi secara rinci (bisa berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang telah melakukan penelitian tentang Jembrana), memperbanyak kemudian didistribusikan ke seluruh kabupaten serta meningkatkan penghargaan (reward) bagi daerah-daerah berprestasi.