Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW.