Kajian Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Berbasis Masyarakat Setempat di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dilakukan memperhatikan sumberdaya alam kawasan konservasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat setempat yang tinggal di dalam kawasan, namun realitasnya masyarakat setempat sering tidak dapat memanfaatkan dan bahkan senantiasa selalu hidup dalam kemiskinan. Kawasan Taman Nasional pada aspek manajemen kawasan dibagi menjadi tiga zona, yakni 1 zona inti, zona rimba, dan zona penyangga/pemanfaatan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dapat melibatkan masyarakat setempat dalam dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik Participatory Research Appraisal (PRA) meliputi : analisis data sekunder, profil sejarah, pemetaan sosial, Diskusi Kelompok Terarah, Observasi, dan diagram venn. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam secara perorangan. Analisis data dilakukan metalui reduksi data (unitasi data/informasi, kategorisasi data, analisis & interpretasi, analis lintasan), penyajian data, dan penyajian laporan.
Pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan (zona) penyangga TNGH dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah melalui sistem sociat forestry, yakni menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan kawasan penyangga dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumbemya. Kegiatan yang di lakukan berupa jasa ekowisata, budidaya flora & fauna, industri rumah tangga, usaha pertanian non kayu dan pelstarian Iingkungan. Realitas kegiatan yang dilaksanakn oleh masyarakat setempat sampai saat ini adalah pembinaan budidaya flora & fauna. Kegiatan dalam social forestry merupakan alternatif sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang kekurangan Iahan perlanian dan modal. Kegiatan ini merupakan insentif agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dan sekaligus berupaya melesfarikan ekosistem kawasan.
Peran institusi pemberdayaan masyarakat terhadap kemampuan individu dan kelompok masyarakat sangat besar, hal ini terjadi karena adanya pembinaan pengetahuan dan ketrampilan serta bantuan pennodalan dari institusi pemberdaya. Balai TNGH memiliki kedudukan tertinggi dalam pengelolaan kawasan TNGH, sementara Pemda berperan dalam pengaturan masyarakat. LSM berperan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat. Jaringan sosiai yang merupakan jalinan hubungan antara kelompok sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari institusi sosial yang terlibat didalamnya. Jaringan sosial bersifat dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat.
Program Perencanaan Sosial yang direkomendasikan meliputi tiga strategi : 1) Strategi kemitraan 2) Pengembangan kapasitas individu dan kelompok 3) Sistem keterjaminan sosial. Strategi kemiiraan dilakukan mengingan kawasan Taman Nasional berpotensi menjadi wilayah konilik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kapasitas perlu dilaksanakan mengingat taraf pendidikan masyarakat dan ketrampilan yang rendah serta pelaksana pemberdayaan perlu senantiasa dibekali ilmu dan pengetahuan yang memadai mengingt kondisi masyarakat yang seialu berubah. Sistem Keterjaminan Sosial direkomendasikan untuk mengatur permodalan kegiatan usaha masyarakat agar mandiri dan berdaya.