Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah kepada para pemilik kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu. Besarnya pengenaan. PKB dihitung berdasarkan perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan kendaraan. Jumlah PKB yang harus dibayar pemilik kendaraan bukan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,5% dari nilai dasar pengenaan PKB.Pembahasan selanjutnya akan dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta yang harus dibayar pemilik kendaraan setiap tahunnya serta bagaimana pelaksanaan pembayaran PKB ini dapat mengakomodir pembayaran PK5 sebagai pajak alas kekayaan, kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Dalam estimasi yang dilakukan, junlah besarnya PKB yang dibayarkan pemilik kendaraan digunakan sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah unsur-unsur yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap besarnya jumiah PKB yaitu nilai jual kendaraan, usia kendaraan, kapasitas mesin serta jenis bahan bakar kendaraan yang bersangkutan. Pemungutan PKB di DKI Jakarta didasarkan atas Kepmendagri Nomor 11 tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya diberlakukan dengan keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2002. Jeriis kendaraan yang termasuk ke dalam pembahasan ini adalah kendaraan bukan umum yang diproduksi tahun 2002 dan sebelumnya dan tidak termasuk sepeda motor, truk, kendaraan di atas air serta alat-alat berat. Terhadap data yang tersedia dilakukan pengolahan data dengan meng gunakan bantuan program komputer E-views untuk memperoleh hasil perhitungan yang akurat.Setelah dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam perhitungan yang digunakan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini ternyata signifikan dalam turut mempengaruhi jumlah pembayaran PKB. Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya penyimpangan¬penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran PKB di DKI Jakarta. Disamping itu pemerintah lebih menekankan PKB sebagai pajak yang dibayarkan sebagai pajak atas kekayaan dan pajak atas kerusakan/ penggunaan jalan. Sedangkan masalah polusi udara kurang mendapat perhatian yang memadai dalam perhitungan besarnya pembayaran PKB di DKI Jakarta.Pemerintah seyogyanya melakukan perhitungan secara lebih cermat mengenai masalah polusi udara sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotar tersebut yang mungkin dapat dilakukan melalui perhitungan besaran bobot yang lebih baik. Koordinasi yang lebih baik dari pihak-pihak yang terkait juga diperiukan dalam penetapan PKB ini supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan peraturan yang terbaru bagi masyarakat.