Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Fiskus yang mewakiii pemerintah.Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini penerapannya masih sangat Iambat atau belum optimal dan pada dasarnya Wajib Pajak sebenamya takut dengan sanksi pidana perpajakan apabila diberlakukannya sanksi pidana ini secara tegas. Pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan yaitu apabila dilihat dari hasil analisa pnelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan.Kesimpuian dari hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana ini, hal ini disebabkan oleh DJP sendiri lebih menitikberatkan kepada Sanksi Administrasi, selain itu rnasih terdapat hambatan juga di kurang profesionalnya aparat pajaknya itu sendiri, koordinasi yang lemah antar lembaga yang menangani tindak pidana pajak dan juga administrasi pajak serta sistem informasi yang belum baik di Direktorat Jenderal Pajak.

---

This research is meant to respond to the substance of problem regarding implementation of criminal sanction made by the General Directorate of Taxation in preserving law upon taxpayer committing felony in taxation, whether the sanction meant as shock therapy and what is the implication of the sanction toward taxpayer compliance.

Method used in this research is qualitative approach. The research is made based on interviews with informer related to criminal sanction such as taxpayers, tax consultants, and Fiskus representing government.

The result of the research explained the criminal sanction applied in Indonesia and its implementation which is still very dawdling and not optimal, whereas the taxpayer in fact is atiaid of the criminal sanction related. The influence of criminal sanction toward tax-compliance showed by research result illustrated no significant influence.

The research concludes that the General Directorate of Taxation is not consistent in implementing the sanction. This is caused where DIP itself tend to focused on administration sanction as well as other obstacles in the lack of professionalism of tax enforcement units, weak coordination between tax-related-institution and tax administration and information system that is not solid yet.