Penelitian ini berjudul Fungsi Budgeting dan Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Eksekutif : Kasus Pelaksanaan APBD TA 2003 khusus Bidang Pendidikan. Penulis tertarik dengan topik tersebut, karena di Kabupaten Bekasi terdapat dua permasalahan yang perlu mendapat perhatian era demokratisasi. Pertama, alokasi anggaran dalam APBD TA 2003 meningkat tajam, dibanding tahun selumnya. Kedua, berkaitan dengan Pembangunan Tamblok Gedung SD/Mi Negeri yang disinyalir ada indikasi KKN. Penelitian dimaksudkan unluk menjelaskan bagaimana fungsi budgeting dan pengawasan DPRD terhadap kinerja eksekutif, khususnya pelaksanaan APBD TA 2003 bidang pendidikan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pembahasannya menggunakan teori otonomi daerah dan desentralisasi, teori transisi dan demokatisasi, teori perwakilan, teori pengawasan, mekanisme kontrol dan fungsi anggaran, teori kelompok kepentingan, teori kebijakan publik, Metode penelitian menggunakan ?deskripif analysis'. Untuk menganalisis masalah menggunakan pendekatan "content-anaIysis" dan "cross check analysis", yaitu data yang relevan melalui dokumen dan wawancara mendalam sebanyak 32 orang : 8 orang dari kalangan DPRD, 9 orang dari kalangan eksekutif dan 15 orang dari kalangan masyarakat.Hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi budgeting dan pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap kinerja eksekutif khususnya kasus pelaksanaan APBD TA 2003 bidang pendidikan belum optimal. Indikasi ini dapat dilihat, pertama, belum dimanfaatkannya hak-hak DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap alokasi dana pendidikan sebesar 20 % dari APBD. Kedua, belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap penggunaan APBD bidang pendidikan. Ditemukan pula 'dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, yaim faktor internal : masih rendahnya kapasitas anggota DPRD terkait dengan pendidikan dan pengalaman politik, kuatnya kepentingan partai terhadap anggota DPRD, prosedur pelaksanaan hak yang berbelit-belit, dan munculnya blok-blok dalam fraksi DPRD. Faktor eksternal, yaitu adanya indikasi hubungan eksekutif dan' legislatif yang kompromis, hadirnya kelompok-kelompok kepentingan yang persuasif dan represif, baik dengan DPRD maupun Eksekutif.Implikasi teori menunjukkan, bahwa teori yang digunakan sesuai dengan pembahasan penelitian. Era demokratisasi DPRD lebih leluasa menggunakan hak-haknya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU No. 22/199, namun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh DPRD. Dalam hal ini teori perwakilan Richard F. Fenno membenarkan bahwa perwakilan untuk melegitimasikan kegiatan mereka sendiri, dalam hal ini posisi DPRD yang kuat hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri. Partisipasi politik yang digagas Almond mengimplikasikan bahwa DPRD membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD. Teori Kebijakan publik (K.C Wheare), menunjukkan bahwa badan-badan politik (DPRD) lebih sexing menghabiskan waktunya untuk hal-hal selain pembuatan undang-undang. Sorensen menggambarkan transisi yang sedang terjadi sebagai demokrasi terbatas, lemah, dan tidak solid serta mudah diterpa masalah sosial dan ekonomi. Sehingga demokratisasi merupakan proses awal menuju demokrasi yang kompleks dan jangka waktu panjang.

---

The cause of the writer's interest in this topic is because Bekasi region has two crucial problems in this democratization era. First, the budget allocation in 2003 APBD raised sharply compared to the previous period. Second, in relation to the building of Building Tamblok of all state primary schools (SD & Mi), it was indicating KKN (corruption and collusion) activities. This research is aimed to explain how the budgeting and controlling function of The Regional People's Representatives (DPRD) towards the executive performance, in particular to the implementation of 2003 ABPD on education.

This research is a qualitative research, discussing regional autonomy and decentralization, transition and democratization, representation, controlling theory, controlling mechanism and function, and public policy theories. The research method ised is a descriptive analysis. Meanwhile to analyse the problem this research used content analysis and cross check analysis approaches. The relevant data found in documents and in-depth interview of 32 people: 8 members of DPRD, 9 from the executive bodies, and 15 from the community.

The field findings shown that the implementation of budgeting and controlling function by DPRD Bekasi Region on executive performance, in particular the case of 2003 APBD implementation on education was not optimum This indication can be seen in, first, the low usage of DPRD rights in implementing budgeting timction of the education budget which amounted to 20% of APBD. Second, the low effectiveness of DPRD Bekasi Region's controlling function implementation on the ABPD usage on education. We also found two influencing factors on the implementation of DPRD's controlling function, the intemal factor: the low capacity of DPRD members regarding the political education and experience, the strong party's interest over DPRD members, the complicating rights' implementation procedure, and the emergence of cliques within DPRD fractions. The extemal factors are the existence of corqiromising relation between executive and legislative, the emergence of persuasive and repressive interest groups, both within DPRD and the executive body.

The implication of the theory shows that theory used in the research discussion is applicable. The DPRD during this democratization era is easier to use its rights as stated in UU No. 22/ 1999, but not used by DPRD optimally. Richard F. Fenno's theory on representation confirmed that representation gave them the legitimacy for their own personal activities where the DPRD position strengthened for the sake of their own interest. Almond's theory on political participation implied the fact that DPRD members shaped and merged into interest groups had influenced the controlling function of DPRD. K.C. Wheare's theory on public policy shown that political bodies, this case DPRD, more often spent their time on things beside the making of policy. Sorensen described the transitional process as a limited, weak and soft democracy which was easily disturbed by social and economy problems. Hence democratization is only the beginning of a complex and long term democracy.