Dengan Iahirnya UU No.22/1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan paradigma penyelengaraan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis. Konsekuensi dari otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang parlisipatif, untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Perencanaan pembangunan ini kemudian terefleksikan dalam instrumen fiskal yaitu APBD. Penganggaran juga merupakan proses yang sangat penting sebagai katalis pembangunan. Perencanaan pembangunan yang partisipatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan. Ruang publik ini di akomodasi oleh UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan proses bottom up dari perencanaan.Di dalam proses musrenbang itu sendiri yang memiliki wadah partisipasi bagai masyarakat grass root adalah pada Musrenbang Kelurahan. Di DKI Jakarta, kota metropolis dengan kompleksitas permasalahan sosial, untuk Iebih memberdayakan masyarakatnya Pemprov DKI Jakarta memodifikasi Musrenbang dengan pemberian pagu anggaran ke Kelurahan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan (Penguatan Kelurahan) sebesar 1 Milyar dan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sekitar 1 milyar per kelurahan. Pada dasarnya Musrenbang kelurahan serta kebijakan penganggaran yang dibuat Pemprov DKI Jakarta mengadopsi konsep pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemberdayaan masyarakat sena pemerintah kelurahan sebagai urban manager. Namun yang menjadi pertanyaan apakah proses pelaksanaan musrenbang kelurahan telah melibatkan partisipasi masyarakat, atau hanya mobilisasi dan partisipasi semu yang mencari Iegitimasi publik bahwa dokumen perencanaan yang dibuat partisipatif. Untuk itu diperlukan studi untuk mengungkapkan gambaran Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, yang akan mengkaji lebih dalam pada jenjang partisipasi manakah partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan dilihat dari bentuk-bentuk partisipasinya (representasi kehadiran, akses informasi, pemberian usulan, pengambilan keputusan, kontrol pengawasan), peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk kemudian menghasilkan usulan strategi perencanaan partisipatif yang tepat di DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan tipe studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk menganalisa pelaksanaan musrenbang kelurahan tahun 2006 dengan juga menggunakan data tahun 2005 sebagai bahan masukan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan Studi dokumentasi. lnforman dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah provinsi dan kotamadya, pejabat kelurahan Nlenteng, Serta dari unsur Masyarakat yaitu Ketua RT,RW, anggota dewan kelurahan, pengurus PKK, karang taruna dan tokoh agama/masyarakat.Hasil dari penelitian ini adalah, pertama; Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang Kelurahan di Keturahan Menteng dengan mengacu pada tangga partisipasi menurut Amstein tennasuk dalam jenjang panisipasi Informasi. Kehadiran peserta kurang representatif Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah, informasi sudah mulai diberikan namun sangat terbatas, sarana bagi masyarakat untuk melakukan feedback juga masih kurang. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunanl perumusan kegiatan, masyarakat telah dapat memberikan usulan yang dibatasi, namun tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambitan keputusan tetap ditangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pangawasan dari masyarakat. Kedua; Peran pemerintah dalam musrenbang kelurahan adalah fungsinya sebagai regulator dan sosialisasi Serta pendampingan, namun sosialisasi yang dilaksanakan kurang berhasil, para perencana pemerintah pun masih mencari konsep yang tepat datam perencanaan. Sementara peran masyarakat khususnya para Ketua RT dan RW memiliki peran yang sangat penting untuk menjaring usulan masyarakat yang kemudian menjadi usulan prioritas yang dibahas- Peran tokoh masyarakat/agama, karang taruna serta organisasi sosial lainnya belum sepenuhnya diberdayakan, sementara perempuan dapat berperan dalam musrenbang keiurahan ini, hanya melalui kegiatan PKK, karena telah ada arahan kebijakan Provinsi melalui pengembangan posyandu. Ketiga; Faktor-faktor yang mempengaruhi musrenbang kelurahan antara Iain: faktor internal yaitu eksternal dan imptikasi kebijakannya dimana dalam akhir penelitian ini peneliti menggagas strategi parencanaan partisipatif dalam musrenbang kelurahan.