Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat (BKM) agar mampu berperan menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui proses pembelajaran bersama masyarakat untuk mengorganisir diri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan sumberdaya masyarakat miskin.Kajian ini bertujuan untuk mengevalusi keberadaan BKM dalam program P2KP di Kelurahan Tegallega Kota Bogor. Metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah (1) Metode Partisipatif (FGD), (2) Wawancara, (3) Observasi Lapang.Hasil analisis penelitian ini adalah1. Identifikasi Permasalahan BKM Tegallega Dalam Program P2KP : (1) Permasalahan lnternal Organisasi BKM Tegallega; melemahnya partisipasi anggota (2) Sarana dan Sumberdaya; (3) keberlanjutan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) yaitu KSM yang terbentuk pada saat proyek P2KP di Kelurahan Tegallega mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kuaiitas; (4) Hubungan BKM dan KSM; (5) Hubungan BKM dan UPK2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran BKM Tegallega dalam Pengembangan Masyarakat. Kekuatan pendorong BKM dalam program pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegallega yang bercirikan: (1) merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi dan diikuti oleh rasa kebutuhan yang belum terpenuhi, (2) rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntulan kehidupan sehingga mendorong terjadinya perubahan di masyarakat, dan (3) menyadari adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan. Kekuatan penghambat : (1) rasa menentang setiap inovasi baru (2) terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melalcsanakan perubahan tersebut.3. Hasil Evaluasi Kelembagaan BKM Dalam lmplementasi Program P2KP adalah BKM berhasil dalam hal : (1) Aspek pengembangan ekonomi local yaitu Mendorong warga menemukenali masalah yang dialami dan potensi Serta sistem sumber yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari persiapan. perencanaan; pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan; (2) Aspek pengembangan modal dan gerakan social yairu BKM Mendorong kepedulian warga untuk saling membantu sesama anggota kelompok melalui perguliran dana bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan; (3) Aspek kebijakan dan perencanaan social yaitu Mendorong terjadinya sinergi antara program pemerintah dengan masalah potensi dan kebutuhan masyarakat;4. Hasil Evaluasi BKM Pasca Pendampingan adalah (1) Kinerja BKM Tegallega belum mandiri; (2) Masih beroriemasi pada penguliran dana BLM (kredit mikro); (3) BKM belum berorientasi kepada masyarakat miskin; (4) Tumpang tindih jenis tugas sebagai pengambilan kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri; (5) BKM tidak memiliki program penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat melalui proses perencana partisipatif; (6) Kepengurusan dan keanggotaan BKM sebagian besar tidal; mengakar.5. Fungsi BKM dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan adalah: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal yaitu kegiatan usaha ekonomi belum berpengaruh signifikan bagi peningkatan pendapatan para anggota KSM; (2) Pengembangan Modal dan Gerakan Sosial yaitu Kurangnya kepercayaan warga kepada pengurus BKM karena adanya kemacetan, Partisipasi warga terbatas pada pemanfaatan bantuan BLM dan randahnya kontrol masyarakat, Kurangnya prakarsa dan dukungan dari pemerintah kelurahan dan pelaku pembangunan lokal lainnya, Dominasi prakarsa dari pengelola program untuk mengejar target kuantitatif dan administrative.Sebagai saran penelitian ini adalah : (1) untuk menjaga keberlanjutan program P2KP serta proses pelembagaan BKM yang mengakar di masyarakat, perlu Program Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat; (2) untuk keberlanjutan BKM perlu diperhatikan : (a) perubahan perilaku secara kolektif dari semua pihak yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan prinsip pengembangan masyarakat yaitu penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat; (b) Tumbuhnya paradigma pembangunan lokal yang bertumpu pada potensi serta kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar; (3) Kelembagaan BKM, anggota dan pengurus mampu berperan menjadi wadah perjuangan aspirasi masyarakat miskin dan mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuhkembangkan nilai kemanusian dan nilai pengembangan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan.