Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan.