Seumumnya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian gadai adalah kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Namun tidak tertutup kemungkinan terlibatnya pihak ketiga, baik sebagai pemberi gadai atau pemegang gadai. Dalam hal terjadi wanprestasi dari debitur/pemberi gadai dan cukup dasar bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi barang gadai maka terdapatlah peran penting notaris untuk membuat akta berkaitan acara eksekusi barang gadai dimaksud. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana didalamnya terdapat pembatasan mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta.Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara kualitas pihak-pihak dalam sebuah eksekusi gadai saham dan ketentuan mengenai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris. Dibahas pula mengenai keputusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta sehubungan dengan putusannya berkaitan dengan kasus mengenai pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta. Dalam keputusan tersebut terjadi kekeliruan penerapan peraturan mengenai konsep pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta serta kesalahan pemberian sanksi kepada notaris, dimana MPW DKI Jakarta memberikan sanksi melebihi tuntutan pemohon dan UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.Penulisan penelitian mni menggunakan metode penelitian normatif. Notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus dapat membedakan antara pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta dan pihak yang berkepentingan terhadap akta bahkan diperlukan sebuah definisi khusus mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan didapatkan kepastian hukum serta esensi dari kewenangan notaris yang bersumber dari kepercayaan kliennya dapat tercapai.

---

Basically, involved parties in Pledge Agreement are the creditor and debtor in Credit Agreement. But it is not limited to third party to involve as pledgor or pledgee. In terms of debtor's default and pledgee has enough reasons to execute the collateral, then the role of notary to draw deed regarding to the execution became important. As known, the performance of notary occupation is order by Regulation Number 30 Year 2004 of Notary Occupation (UUJN), whereas limitation of parties considered as parties with direct interest to deed.

This research studied and discussed the connection between the quality of parties in the share pledge execution with the regulation pursuant to parties with direct interest to deed which drawn by and/or before notary. Also discussed, the verdict of Notary Overseer Board DKI Jakarta Region in relation to the case regarding to parties with direct interest to deed. In the verdict, mistake occurred regarding to implementation of regulation about the concept of parties with direct interest to deed and error in punishment to notary, whereas the Notary Overseer Board DKI Jakarta Region verdict punishment to notary higher than the applicant plead, UUJN and Ministry of Law and Human Right Regulation Number: M.02.PR.08.10 Year 2004 of Order of Member Appointment, Member Dismissal, Work Order and Order of Notary Overseer Board Investigation.

This research used the normative methodology. Notary and Notary Overseer Board should be able to differentiate between parties with direct interest to deed and parties who have interest to deed, more over it need's specific definition pursuant to parties with direct interest to deed drawn by and/or before notary so there will be no different interpretations and meet the certainty of law, also the essence of notary authority which descended from their client trust can be achieve.