Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia.