Kehadiran perbankan dengan sistem syariah dengan keragaman produknya di Indonesia hingga saat ini cukup mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun dari kalangan perbankan. Salah satu produk perbankan syariah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) pada BRI Syariah. Secara umum konsep produk ini hampir sama dengan produk sewa bell. Pokok permasalahannya adalah apakah dalam perjanjian pembiayaan IMBT prinsip perikatan Islam telah terpenuhi dan bagaimana kepemilikan atas barang yang dibiayai. Pada prakteknya, barang pada pembiayaan IMBT langsung diatasnamakan kepada nasabah, bukan diatasnamakan kepada bank selaku pihak yang menyewakan barang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan IMBT masih berpedoman pada hukum positif Indonesia karena belum ada peraturan perbankan syariah namun demikian prinsip-prinsip perikatan Islam sudah terpenuhi dan peraturan hukum positif tidak bertentangan dengan perikatan prinsip-prinsip Islam. Mengingat pembiayaan IMBT identik dengan sewa bell, seharusnya secara yuridis dokumen bukti kepemilikan diatasnamakan kepada pihak yang menyewakan. Namun pada prakteknya di BRI Syariah bukti kepemilikan tidak diatasnamakan kepada SRI terlebih dahulu melainkan langsung diatasnamakan kepada nasabah dengan pertimbangan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Hal ini tidak dapat dibenarkan dari segi syariah karena akad IMBT ini diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli yang memberikan konsekuensi double pajak sebagaimana diuraikan dalam tesis ini.

---

The presence of banking with Syariah System with it's variety product in Indonesia, at this time get a good response from society or banking community. One of syariah banking will be discussed in this research is financing product Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik ( IMBT ) at syariah BRI. In a common manner this product concept is nearly the same with sale and lease product. The basic problem is weather in the agreement IMBT financing the Islamic principles of commitment have been fulfilled and now property for material that has been expensed. In fact, the financing of material in IMBT put in the name of customer directly, not put in the name of bank as a side that lease out material. The objective of this research using analytical descriptive. The resources of the data is used primary and secondary data.

The result of the research point out that implementation production agreement financing IMBT still guide by Indonesian positive law, because it doesn't have syariah banking law, nevertheless principles of Islamic association has been fulfilled and positive law doesn't be in contradiction with Islamic principle association. Considering IMBT financing is the same as sale and lease product, IMBT should as juridical evidence document ownership not in the name of lease out side. But the matter of fact in syariah BRI the evidence ownership not in the name of BRI first but rather in the name of customer directly with weighing economize cost, time and energy. In the case isn't corrected from syariah side because the agreement of the IMBT has been fulfilled as the agreement of financing sale and lease that give consequences double tax have been explained in this research.