UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis hukum mengenai penguasaan fisik atas bidang tanah : suatu studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 12K/TUN/2005

Haryanto; Arie Sukanti Sumantri, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

 Abstrak

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi kewenangannya sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB).
Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai proses tata cara penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembatalan sertipikat tanah merupakan salah sate bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, dengan memberikan kesempatan kepada penggarap yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik atas tanah selama bertahun-tahun.

A certificate is a strong and authentic proof. The strength of certificate forms a guarantee of legal certainty for the holder of certificate as a perfect proof as long as there is no any other party who proves otherwise. In practice, the holder of certificate without specified period of time can loss his/her right due to suit of certificate cancellation because of juridical defect because the absence of investigation of land history in accordance with the real condition. A juridical defect has legal implication, the certificate can be cancelled while to the Head of Land Affair Office issuing the certificate can be sued because he didn't carry out function of his authority in accordance with Good Governance Generally Accepted Principles (AAtPB).
Research Method to be applied is a library research method to obtain secondary data. The Role of the Administrative Court within the framework of implementation in process of certificate issuance procedures in which its evaluation used the prevailing statutory regulations by discovering, following, understanding legal values and sense of justice existing in society. Cancellation of certificate is one of types of dispute settlement of land right by giving an opportunity to the cultivator whose according to the statutory regulation should obtain a priority to submit an application for land right, as realization of compliance of legal certainty and right certainty for the cultivator who has controlled physically the land for the years.

 File Digital: 1

Shelf
 Analisis hukum-Full Text (T 19509).pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T19509
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : x, 109 pages : illustration ; 29 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T19509 15-19-712456198 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 110789
Cover