ABSTRAKTender bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan pemenang dengan harga penawaran terendah dan kualitas terbaik melalui persaingan usaha sehat, tetapi juga harus lulus kualifikasi yang dipersyaratkan dengan melalui tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Pada prakteknya, masih ada pemenang tender yang ditetapkan melalui cara-cara yang melanggar ketentuan tersebut, antara lain melalui persekongkolan tender dan tidak lulus tahap pembuktian kualifikasi. Ditetapkannya pemenang tender yang lulus evaluasi penawaran namun tidak lulus pembuktian kualifikasi antara lain disebabkan karena adanya kelalaian panitia tender dan perbedaan pengaturan mengenai tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sehingga mengakibatkan timbulnya sanggahan dari peserta tender yang merasa dirugikan. Dasar penetapan pemenang dalam tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah dan mekanisme pengajuan sanggahannya merupakan kedua masalah yang diteliti dalam tesis ini. Tipe penelitian tesis ini adalah doktrinal, dengan sifat penelitian preskrtptif. Hasil penelitian membuktikan penetapan pemenang dengan cara melanggar prinsip persaingan usaha sehat ditunjukkan melalui persekongkolan yang terjadi dalam tender proyek multi years di Riau, sedangkan penyimpangan terhadap syarat kelulusan tahap pembuktian kualifikasi ditunjukkan melalui ditetapkannya pemenang tender yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sah yaitu pada kasus CV. Swakarya, dan masuk dalam daftar sanksi denda di KPPU yaitu pada kasus PT. Kencana Redo. Adapun mengenai mekanisme sanggahan, pengguna jasa menjawab surat sanggahan melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada kasus CV. Swakarya dan PT. Kencana Redo.