Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa bertujuan secara khusus melindungi hak korban kejahatan. Terjadi ketidak seimbangan dalam perlakuan yang wajar antara tersangka atau terdakwa dengan korban kejahatan di dalam KUHAP. Masyarakat, terutama korban kejahatan sangat mendambakan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, sangat membutuhkan akses dalam penyelenggaraan peradilan. Masyarakat berhak tahu sampai sejauh mana perkembangannya penanganan perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Menyikapi hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana penerapan pemberian informasi tentang kemajuan penanganan perkara kepada korban dalam Lahap pra-adyudikasi". KUHAP tidak mengatur ketentuan pemberian informasi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sejak tahun 1985 dunia internasional telah menyepakati Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Di Indonesia telah lahir pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam dua ketentuan ini telah diatur bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus. Penulis melakukan penelitian normatif dan empiris yang disajikan secara kualitatif, ternyata penegak hukum belum melaksanakan secara optimal dalam pelaksaan teknisnya di lapangan. Padahal pemberian informasi mengenai penanganan perkara ini sangat penting dan urgen untuk segera dilaksanakan dalam rangka pengawasan kinerja aparat penegak hukum serta kesuksesan proses peradilan pidana, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu diharapkan dalam rancangan KUHAP yang akan datang hal pemberian informasi kemajuan penanganan perkara ini perlu diatur lebih tegas.

---

The effort for overcoming crimes is a universal problem to be done continuously. Hence, it requires integration among components involved in the criminal justice system as legislated by Law No. 8/1981 of the Penal Code. Since the enactment, the penal code protect the rights of suspected or the accused more than to protect the right of victim of crime specially. Within the Penal Code there is no balance of proper treatment between the suspected or accused and the victim of crime. Society especially the victim of crime, they are very wishing justice by sentencing the offender and they need to access to courts. Society have right to know how far the progress of the case handled by the police and the prosecutor. Hence, the author in interest to write the essential problem for this research, i,e,: "How application of giving information regarding progress of the case in pre-adjudication stage". The Penal Code had not provided with regulation of giving information to settle case by police and prosecutor in pre-adjudication stage. Since the enactment of 1985 the World had agreed Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Also in Indonesia had been enacted Law No. 13/2006 of Protection for Witness and Victim(s). For those two instruments it had been regulated that 'witness and victims have right to get information about progress of the case. The author had conducted both normative and empirical research presented qualitatively, factually, the legal apparatus had not implemented its techniques in field optimally. Indeed, giving information about progress of the case is very urgent and important to be implemented immediately within framework of supervising the legal apparatus and to proceed criminal justice system successfully, so that, sense of justice of society may be achieved. Hence, it is wished to design The Penal Code for the future, giving information about progress of the case should be regulated more firmly.