Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak f.uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan .batal oleh pengadilan. Tesis ini membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam N0.95/PDT.G/2004.PN.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau NO.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 tentang gugatan pembatalan akta dan ganti rugi PT.Putri Selaka Kencana terhadap PT. Anugrah Cipta Segara.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hati.an bagi notaris di Indonesia. kekuatan hukum akta notaris sebagai aJat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh Pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaria tersebut nerupakan akta otentik atau hanya akta di bawah tangan kai'ena akta dibawah tanggan akta tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya,kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Dalam kasus ini Tergugat terbukti bersalah dan dihukum membayar hak penggugat,akta .ketiga notaris yang turut tergugat karena kelalaiannya dibatalkan serta dihukum membayar ganti rugi dan bungga.Notaris harus tegas menolak keinginan peiighadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat& seksama scat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.

---

The Notary institute arise from requirement in association of fellow being which is wanting there is of written evidence appliance for him. The notary is public Functionary which the single authoritative to make authority to make pukka act regarding all deed, stipulating and agreement obliged by a regulation of public or by which is importance is desired to be expressed in a pukka act, well parented of certainty date of him, its act save and give grease, its copy and its citation, all as long as making of that act by a regulation of public do not also is assigned or is exempted to others or functionary. The Notary is public functionary which lifted by Government in order to giving service of public to society requiring service make of act. The Notary is guidance to Law in his occupation of No. 30 Year 2004 about job of Notary. But in reality there are the notaries do collision and deviation of moment run his occupation so that the act expressed by cancellation by justice. This Thesis study notary responsibility to act canceled by justice with Decision; ease study District Court of Batam No. 95IPDT.G12004. PN. BTM. and Decision District Court Of Riau No. IOIPDT12006IPTR 15 March 2006 about claim cancellation of indemnation and act of PT. Petri Selaka kencana to PT. anugrah cipta segara.The Method Research is used have the character of normative juridical by studying various literature and regulation of invitation related to this research, the result of research is poured in node of form of annalistic evaluative on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to notary in Indonesia. Legal force notary deed as a means of evidence in the event of cancellation of act by Justice depended do made by act the notary represent pukka act or only act underhand because act underhand act have not the power of law, the act only functioning as evidence limited there is no other party expressing on the contrary. Act legal, force seen also what is act of handicap punish or not guidance. In this case the sued proven make a mistake and punished to pay for rights of plaintiff, third of act the notary which partake to be sued because of negligence is canceled and also punished to compensate and flower. The Notary have to be coherent refuse desire of reportiur, if imping the regulation and have to check I carefully of moment check document which is delivered before making act.