Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/Badan POM sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki. Sebagai organ pemerintah Badan POM mempunyai peran panting dalam melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah diberikan kepadanya melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir No. 64 Tabun 2005. Melihat perkembangan ilmu dan teknologi pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran termaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan social budaya. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta perkembangan hukum perdagangan internasional sampai pada tahapan dimana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal Batas Negara dengan biaya transaksi yang lebih murah, dengan demikian produk-produk farmasi dan makanan dapat menyebar cepat ke wiayah berbagai Negara dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat, oleh karena itulah diperlukan fungsi pengawasan secara tepat dan benar terhadap peredaran obat dan makanan dari hulu sampai hilir dan juga tidak menutup kemungkinan pengawasan obat dan makanan akan ditentukan pengawasan yang berskala nasional dan internasional. Kembali kepada tugas dan fungsi Badan POM, jika dikaitkan dengan program yang menjadi tugasnya, ruang lingkup kegiatan menjadi sangat luas, upaya pegendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan/produksi distribusi, pelayanan dan penggunaan perbekatan farmasi, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Disamping itu upaya pengendalian pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan sector terkait dengan penekanan pada tugas dan fungsi masing-masing. Dalam tulisan ini akan dijelaskan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan terhadap mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan, dimana karena kedudukannya sebagai organ Negara diberikan tugas dan fungsi untuk mengawasi seluruh peredaran obat dan makanan yang mencakup pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market artinya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sangat Iuas dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan perlu suatu kerja sama yang baik antara para penegak hukum itu sendiri dengan instansi terkait yang hares menangani bagaimana peredaran obat dan makanan seharusnya yang diatur dan yang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku dan oleh sebab itu pemerintah memberikan kepercayaan kepada Badan POM tentang kewenangan pengawasan obat dan makanan diseluruh Wilayah Indonesia melalui keputusan Presides No. 103 Tahun 2001, namun Badan POM bukan merupakan single player, akan tetapi Pemerintah Daerah juga terlibat dalam pengawasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.