Apabila dilihat dari sisi kuantitas, program pemerintah untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri martian dapat dikatakan berhasil dengan baik, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri cenderung terus meningkat, akan tetapi jika dilihat dari aspek perlindungan terhadap buruh migran, terutama perlindungan hukum, program pemerintah tersebut masih patut dipertanyakan mengingat masih rentannya pelindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran informal.Sebagai suatu studi comparative dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi buruh migran Indonesia, sangatlah perlu melihat suatu model penanganan buruh migran yang bisa dikatakan cukup berhasil yaitu penanganan buruh migran Fhilipina.Dalam penulisan Tesis ini kemudian akan dikaji mengenai : Bagaimana penanganan dan pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia?, Bagaimana penanganan dan pengaturan buruh migran Philipina?, Apakah pengaturan buruh migran yang ada sudah cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia dan bagaimana jika dibandingkan dengan Philipina?, dan terakhir adalah Bagaimana peran negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia dan perbandingannya dengan Philipina?Dari penelitian dan kajian Tesis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pengaturan perlindungan buruh migran Indonesia peraturan yang berlaku saat hanya sebatas peraturan setingkat menteri, padahal persoalanlurusan buruh mingran Indonesia bersinggungan dengan lintas departemen dan lintas negara.Pengaturan buruh migran Philipina diatur dalam suatu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap buruh migran yaitu Republik Act 8024 (The Migran Workers and Filipinos Act of 1995). Keberhasilan Philipina dalam menangani penataan tenaga kerja Philipina di luar negeri pada umumnya tidak terlepas dari peranan Departemen Tenaga Kerja Philipina dan 3 (tiga) badan penunjangnya seperti Philipine Overseas Employment Administration (POEA), Overseas Welfare Worker Administration (OWWA), dan Technical Education and Skill Development Authority (TESDA).Perlindungan hukum buruh migran Indonesia masih memiliki kelemahan sehingga belum cukup efektif dan maksimal dalam memberikan perlindungan buruh migran. Peran negara dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran Indonesia masih sangat minim. Pendapat ini muncul seiring dengan masih banyaknya kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, terutama pada saat tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, seperti inisalnya kasus pelecehan seksual, perkosaan, penipuan, eksploitasi dan sebagainya.