Restrukturisasi Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi) atau Pengambilalihan (Akuisisi).Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan dir. dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk pengapengambilalihan baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.Syarat-syarat dan tata cara untuk melakukan Restrukturisasi Perseroan Tebatas diatur oleh Undang- ndang Nomor 1 Tahun 1995 dan lebih rinci lagi oleh Peraturan PemerinLah Nomor 27 Tahun 1998. Dalam menyesuaikan perseroannya diperlukan perubahan atas akta perusahaan yang ada, dengan meninjau kembali keheradaan, balk dani, segi keuangan, organisasi maupun hukumnya. Untuk penyesuaian di bidang hukum selain diperlukan jasa seorang ahli hukum yang bertindak sebagai konsultan, juga jasa seorang notaris untuk menilai dan membuat akta-akta yang melandasi struktur hukum dari suatu Perseroan Terbatas, dan menunjang serta menyusun kembali perjanjian-perjanjian yang harus dibuat dalam rangka restrukturisasi Perseroan Terbatas.Notaris adalah orang yang di tunjuk oleh Undang-Undang untuk membuat akta-akta yang melandasi struktur hukum dari suatu Perseroan Terbatas, karena produk hukum berupa akta otentik dengan kekuatan perrbuktian sempurna seperti disebut dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, Staatsblad tahun 1860 Nomor 3.