Era globalisasi dan perdagangan babas global terutama di bidang perindustrian dan perdagangan barang dan jasa telah menghasilkan berbagai variasi produk baik yang berupa barang danlatau jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbul kebutuhan akan adanya sarana guna mendistribusikan produk tersebut ke pelosok tanah air, yang mana di Indonesia, sarana tersebut dilakukan oleh suatu BUMN yaitu PT. Pos Indonesia (Persero). Menyongsong abad XXI, PT. Posindo melakukan pernbenahan guna mewujudkan suatu pelayanan jasa pos yang profesional. Guna memanajemen risiko yang timbul dalam pelaksanaan togas utamanya, maka PT. Posindo mengadakan perjanjian pertanggungan dengan PT. Asuransi Binagriya Upakara atas risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan pengiriman barang dengan layanan paket pos kilat khusus, yang dinamakan Perjanjian Asuransi Paket Pos Kilat Khusus. Pada dasarnya balk pihak tertangung maupun pihak penanggung memiliki kewajiban utama guna meredusir risiko yang mungkin timbul sebagai akibat adanya perjanjian pengangkutan pos antara PT. Posindo dengan konsumennya, dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen. Berkaitan dengan mekanisme pengajuan klaim ganti rugi terdapat beberapa permasalahan yang signifikan termasuk kendala dalam pelaksanaannya, namun semuanya itu diupayakan dapat terselesaikan dengan balk tanpa meminggirkan kepentingan konsumen, karena sebagai suatu liability insurance, asuransi paket pos kilat khusus merupakan suatu bentuk asuransi dengan objek pertanggungan kepentingan pihak ketiga (konsumen). Lahirnya UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum menyelesaikan permasalahan terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia, hal ini disebabkan karena masih diperlukannya peraturan perundangan sektoral, guna mengatur perlindungan konsumen di bidang-bidang tertentu, selain itu permasalahan fundamental lainnya adalah belum terdapat aturan baku berkaitan dengan hukum acara dalam bidang perlindungan konsumen yaitu Small Court, Class Action dan NGO's Legal Standing. Kedudukan konsumen mengalami evolusi yang ditandai dengan munculnya berbagai teori tentang kedudukan konsumen, yaitu dimulai dengan munculnya Let the buyer beware principle atau yang juga dikenal sebagai caveat emptor sampai dengan munculnya Standart of Care Theory dan Presumption of Negligence Theory, yang menjadi dasar perkembangan konsepsi pertanggung-jawaban tanpa kontrak atau implied warranty (Nunu Nugraha Khuswara).