Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mendorong sekaligus memperoleh manfaat dari peranan dunia usaha bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah seberapa tinggi keberhasilannya dalam membina, menunjang perkembangan dan melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan terhadap posisi hukum UKM serta bagaimana Notaris dapat berperan dalam mewujudkan otentisitas perjanjian baik perjanjian antar UKM maupun dengan Usaha Menengah dan Besar dan saran-saran apakah yang penting untuk diberikan untuk itu.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini.Hasilnya, dapat memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan perangkat peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah sebagai pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan membina UKM yang intinya memberikan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab bagi Pemerintah, Usaha Sesar dan Masyarakat untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada UKM sedangkan Notaris memiliki kewajiban moral untuk membantu UKM dalam membuat perjanjian-perjanjian untuk kepentingan bisnis mereka dengan memberikan nasihat-nasihat sekaligus melindungi kepentingan UKM antara lain tentang keabsahan, komitmen para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, mencegah adanya klausul klausul yang dapat merugikan bagi usaha kecil dalam perjanjian kemitraan.